Habibie Ingin Pertemukan Tokoh Senior Partai Golkar
Selasa, 16 Desember 2014 - 09:56 WIB
Habibie Ingin Pertemukan Tokoh Senior Partai Golkar
A
A
A
JAKARTA - Perseteruan Aburizal Bakrie (ARB) dengan Agung Laksono yang memperebutkan jabatan ketua umum DPP Partai Golkar mengundang keprihatinan mantan Presiden RI BJ Habibie.
Sesepuh Partai Golkar tersebut berencana mengundang para senior partai dan sesepuh Golkar lainnya untuk memikirkan langkah-langkah dalam menemukan solusi terbaik. ”Beliau amat prihatin dengan terjadinya dua organisasi. Beliau tidak memperkirakan sampai sejauh itu,” ujar Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung seusai menemui BJ Habibie di kediamannya di Jakarta kemarin.
Menurut Akbar, Habibie berkeinginan agar solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah segera bisa ditemukan. ”Satu harapannya yakni mewujudkan rekonsiliasi atau islah,” kata Akbar. Mengomentari rencana putusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) soal kepengurusan Golkar yang sah, Akbar berharap pemerintah betul-betul memosisikan diri secara netral dan melihat secara objektif apa yang terjadi di Golkar.
”Kami menilai baik sekali kalau Menkumham membentuk tim, sehingga melihat persoalannya secara objektif, nyata, dan jernih,” ujarnya. Di lain pihak, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menyatakan tim khusus yang dibentuk untuk menyelidiki kepengurusan ganda Partai Golkar sudah menyelesaikan tugasnya. Rencananya, hari ini atau paling lambat besok (Rabu, 17/12) pihaknya akan mengumumkan keputusan soal sengketa Partai Golkar.
”Mungkin besok (hari ini) atau Rabu, kan selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak berkas susunan kepengurusan diserahkan. Tunggu saja, pasti ada keputusan yang arif dan bijaksana,” ujar Laoly kemarin di kantor Kemenkumham Jakarta. Sementara itu hingga kemarin, upaya islah oleh kedua kubu belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar kubu Agung Laksono, Zainudin Amali, mengatakan sebelum rekonsiliasi ada persoalan prinsip yang harus disamakan. Pertama terkait putusan Munas Bali di mana kubu ARB menghendaki tetap bertahan di Koalisi Merah Putih (KMP), sementara Munas Jakarta memilih hengkang. Kedua terkait pilihan apakah Golkar akan bergabung dengan pemerintah atau menjadi penyeimbang. ”Jadi ini bukan konflik kepengurusan, tapi hal-hal yang prinsip,” ujarnya
Sucipto/Mula akmal/Sindonews
Sesepuh Partai Golkar tersebut berencana mengundang para senior partai dan sesepuh Golkar lainnya untuk memikirkan langkah-langkah dalam menemukan solusi terbaik. ”Beliau amat prihatin dengan terjadinya dua organisasi. Beliau tidak memperkirakan sampai sejauh itu,” ujar Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung seusai menemui BJ Habibie di kediamannya di Jakarta kemarin.
Menurut Akbar, Habibie berkeinginan agar solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah segera bisa ditemukan. ”Satu harapannya yakni mewujudkan rekonsiliasi atau islah,” kata Akbar. Mengomentari rencana putusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) soal kepengurusan Golkar yang sah, Akbar berharap pemerintah betul-betul memosisikan diri secara netral dan melihat secara objektif apa yang terjadi di Golkar.
”Kami menilai baik sekali kalau Menkumham membentuk tim, sehingga melihat persoalannya secara objektif, nyata, dan jernih,” ujarnya. Di lain pihak, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menyatakan tim khusus yang dibentuk untuk menyelidiki kepengurusan ganda Partai Golkar sudah menyelesaikan tugasnya. Rencananya, hari ini atau paling lambat besok (Rabu, 17/12) pihaknya akan mengumumkan keputusan soal sengketa Partai Golkar.
”Mungkin besok (hari ini) atau Rabu, kan selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak berkas susunan kepengurusan diserahkan. Tunggu saja, pasti ada keputusan yang arif dan bijaksana,” ujar Laoly kemarin di kantor Kemenkumham Jakarta. Sementara itu hingga kemarin, upaya islah oleh kedua kubu belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar kubu Agung Laksono, Zainudin Amali, mengatakan sebelum rekonsiliasi ada persoalan prinsip yang harus disamakan. Pertama terkait putusan Munas Bali di mana kubu ARB menghendaki tetap bertahan di Koalisi Merah Putih (KMP), sementara Munas Jakarta memilih hengkang. Kedua terkait pilihan apakah Golkar akan bergabung dengan pemerintah atau menjadi penyeimbang. ”Jadi ini bukan konflik kepengurusan, tapi hal-hal yang prinsip,” ujarnya
Sucipto/Mula akmal/Sindonews
(bbg)
