Barat Pertimbangkan Status Palestina

WASHINGTON - Negara-negara Barat bersiap untuk menggelar serangkaian perundingan untuk membahas status Negara Palestina.

Perundingan itu digelar menyusul banyaknya usulan draf resolusi konflik Palestina- Israel dan menjelang berakhirnya satu tahun pengajuan status kenegaraan Palestina di Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB). Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John Kerry kemarin berkunjung ke Eropa untuk melakukan negosiasi dengan negara-negara Eropa tentang masa depan Palestina.

Kerry akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menurut para diplomat, negosiasi itu akan membahas resolusi PBB untuk menghidupkan kembali prospek perdamaian antara Israel dan Palestina.

Kunjungan Kerry itu juga bertepatan dengan banyaknya parlemen di Eropa, seperti Inggris, Prancis, Spanyol, Irlandia, dan Portugal yang meminta pemerintahannya untuk mengakui Negara Palestina. Upaya itu dianggap sebagai jalan pintas tanpa melalui proses negosiasi yang berbelit-belit. Selain itu, Kerry juga akan membahas draf resolusi yang telah diajukan beberapa negara Eropa dan Arab lainnya.

Prancis bersama Inggris dan Jerman juga telah mengajukan draf resolusi pada bulan lalu kepada Dewan Keamanan PBB. Draf resolusi itu diperkirakan akan memenangkan konsensus 15 anggota Dewan Keamanan. Palestina pun mengungkapkan bahwa mereka telah sepakat dengan draf resolusi itu dan berharap segera dimajukan pada pemungutan suara.

Draf yang diajukan Prancis dan aliansinya itu menyerukan negosiasi untuk mengembalikan perundingan guna menggapai solusi dua negara. Mereka menargetkan dua tahun sebagai tenggat waktu untuk menghasilkan kesepakatan bersama. Prancis juga menawarkan diri sebagai penyelenggara konferensi internasional untuk menyelenggarakan perundingan perdamaian itu.

Kerry dijadwalkan akan berteman Menlu Prancis Laurent Fabius pada Kamis mendatang di sela-sela konferensi perubahan iklim di Lima. Sementara itu, Yordania bulan lalu telah mengedarkan draf resolusi PBB kepada Dewan Keamanan PBB. Draf itu berisi pendudukan Israel di Palestina harus diakhiri pada November 2016. Namun, para diplomat pesimistis dengan usulan itu. Mereka menganggap draf itu tidak “seimbang” sehingga AS pasti menentang draf itu dan akan memveto resolusi itu karena tidak menguntungkan Israel.

Menurut para analis, AS seperti akan menekan Eropa agar menunggu hasil pemilu Israel pada Maret mendatang. Duta Besar Yordania untuk PBB Dina Kawar berharap draf resolusi akan diajukan pada pemungutan suara, Desember atau Januari. Ada indikasi kalau AS akan memveto hasil pemungutan suara draf resolusi Yordania itu. “Veto AS justru akan membuat situasi semakin memburuk,” kata diplomat senior Barat yang enggan disebutkan namanya.

Semua negara yang mengajukan resolusi itu berharap akan mendapatkan dukungan AS. Minimal mereka meminta AS tidak menentang draf resolusi itu. Pasalnya, draf resolusi itu merupakan yang pertama yang akan diadopsi Dewan Keamanan untuk menangani vakumnya perundingan damai dalam konflik Palestina dan Israel sejak 2009 lalu.

Sebelumnya, Kerry telah mengajukan berbagai upaya untuk mendekati Israel dan Pales- tina untuk mencapai kesepakatan damai, tetapi selalu dipatahkan kedua negara itu. Hubungan antara AS dan Israel sempat memasuki fase buruk dalam beberapa tahun terakhir karena berbagai insiden kekerasan.

“Kita akan mencoba untuk menghasilkan kesepakatan untuk membantu memicu ketegangan dan mengurangi potensi konflik. Kita juga akan membahas berbagai kemungkinan untuk diakhirinya konflik (Palestina-Israel),” kata Kerry.

Andika hendra m