Pilkada Serentak Belum Cerminkan Efisiensi
Pilkada Serentak Belum Cerminkan Efisiensi
A
A
A
JAKARTA - Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak pada November 2015 belum mencerminkan semangat efektivitas dan efisiensi.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, pilkada yang digelar di 204 daerah itu belum memenuhi syarat keserentakan karena digelar tidak bersamaan dalam satu wilayah antarprovinsi, kabupaten, atau kota.
”Saya kira keserentakan itu akan menemui makna yang lebih baik, efektif, apabila antara provinsi dan kabupaten/kota dilakukan serentak. Kalau hanya di satu kabupaten/kota pada satu provinsi, dampaknya tidak terlalu bisa dirasakan,” ungkap Titi di Jakarta kemarin. Menurut dia, pada 2015 nanti baru ada delapan provinsi yang ikut dalam pelaksanaan pilkada serentak. Kabupaten terdapat 170 wilayah, sedangkan kota ada 26 daerah.
”Jadi harapannya kita harus memikirkan penataan jadwal pilkada sehingga memungkinkan lebih banyak daerah yang bisa serentak antarprovinsi dan kabupaten/kota,” tuturnya. Titi juga mengatakan, polemik dalam pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 1/2014 berpotensi membuat persiapan pilkada pada 2015 tidak maksimal. Dia sepakat apabila pilkada itu dilakukan pada 2016dengankesiapanyang lebih matang.
”Saya kira usulan itu bagus, sangat relevan, karena pertama perppu masih belum ada kepastian apakah akan diterima atau ditolak,” katanya. Sementara itu, Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menilai efektivitas dan efisiensi pilkada tidak hanya pada persoalan sedikit dan banyak jumlah daerah yang melaksanakan pilkada serentak, namun bisa juga dilakukan dengan cara menghemat penggunaan anggaran.
”Saya kira selama ini pilkada menjadi sangat mahal karena ketidakcermatan KPU dalam menghitung anggaran,” ucap dia. Menurut Masykurudin, menghadapi pemungutan suara pada November, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebisa mungkin mendata kembali semua inventaris perlengkapan pilkada di setiap daerah.
Dengan cara itu, KPU tidak lagi membuat logistik baru untuk pelaksanaan pilkada. ”Mengawetkan semua alat logistik itu sebenarnya bisa sangat mempermurah. Jadi begitu mau pilkada kita mengidentifikasi, kita sudah punya apa dan tinggal menambah apa,” ucapnya.
KPU akan menggelar pilkada serentak pada 18 November 2015. Kepastian waktu ini didapatsetelahKPUmendesainulang tahapan pilkada serentak sesuai instruksi Perppu Pilkada Langsung. ”18 November 2015 adalah hari H pemungutan suara pilkada. Itu untuk putaran pertama,” ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, Senin (8/12).
Dian ramdhani
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, pilkada yang digelar di 204 daerah itu belum memenuhi syarat keserentakan karena digelar tidak bersamaan dalam satu wilayah antarprovinsi, kabupaten, atau kota.
”Saya kira keserentakan itu akan menemui makna yang lebih baik, efektif, apabila antara provinsi dan kabupaten/kota dilakukan serentak. Kalau hanya di satu kabupaten/kota pada satu provinsi, dampaknya tidak terlalu bisa dirasakan,” ungkap Titi di Jakarta kemarin. Menurut dia, pada 2015 nanti baru ada delapan provinsi yang ikut dalam pelaksanaan pilkada serentak. Kabupaten terdapat 170 wilayah, sedangkan kota ada 26 daerah.
”Jadi harapannya kita harus memikirkan penataan jadwal pilkada sehingga memungkinkan lebih banyak daerah yang bisa serentak antarprovinsi dan kabupaten/kota,” tuturnya. Titi juga mengatakan, polemik dalam pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 1/2014 berpotensi membuat persiapan pilkada pada 2015 tidak maksimal. Dia sepakat apabila pilkada itu dilakukan pada 2016dengankesiapanyang lebih matang.
”Saya kira usulan itu bagus, sangat relevan, karena pertama perppu masih belum ada kepastian apakah akan diterima atau ditolak,” katanya. Sementara itu, Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menilai efektivitas dan efisiensi pilkada tidak hanya pada persoalan sedikit dan banyak jumlah daerah yang melaksanakan pilkada serentak, namun bisa juga dilakukan dengan cara menghemat penggunaan anggaran.
”Saya kira selama ini pilkada menjadi sangat mahal karena ketidakcermatan KPU dalam menghitung anggaran,” ucap dia. Menurut Masykurudin, menghadapi pemungutan suara pada November, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebisa mungkin mendata kembali semua inventaris perlengkapan pilkada di setiap daerah.
Dengan cara itu, KPU tidak lagi membuat logistik baru untuk pelaksanaan pilkada. ”Mengawetkan semua alat logistik itu sebenarnya bisa sangat mempermurah. Jadi begitu mau pilkada kita mengidentifikasi, kita sudah punya apa dan tinggal menambah apa,” ucapnya.
KPU akan menggelar pilkada serentak pada 18 November 2015. Kepastian waktu ini didapatsetelahKPUmendesainulang tahapan pilkada serentak sesuai instruksi Perppu Pilkada Langsung. ”18 November 2015 adalah hari H pemungutan suara pilkada. Itu untuk putaran pertama,” ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, Senin (8/12).
Dian ramdhani
(bbg)
Explore More