Kubu Agung Diminta Tak Seret Pemerintah
Senin, 08 Desember 2014 - 13:12 WIB
Kubu Agung Diminta Tak Seret Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Langkah kubu Agung Laksono yang menarik pemerintah untuk terlibat dalam konflik internal Partai Golkar dinilai tidak bijak. Konflik internal partai sebaiknya diselesaikan di dalam tanpa melibatkan pihak luar.
Direktur Eksekutif Polcomm Institute Heri Budianto mengatakan tarik-menarik politik nasional menjadi faktor pemicu konflik internal Partai Golkar untuk diselesaikan secara internal, yakni kubu pro-Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan kubu pro-Koalisi Merah Putih (KMP). ”Sebaiknya jangan ada upaya seret pemerintah ke konflik internal Golkar,” kata Heri di Jakarta kemarin.
Lebih lanjut Heri mengungkapkan, tak bisa dimungkiri konflik tersebut akibat adanya perbedaan pandangan elite internal parpol antara yang ingin ke kubu pemerintah dan yang ingin ke kubu oposisi. ”Situasi politik itu menjadi faktor eksternal mengapa banyak parpol yang kemudian terjebak pada situasi konflik internal,” ungkapnya.
Syarat kepentingan itu juga, kata dia, yang akhirnya menyeret pemerintah terjebak dalam situasi politik itu. Meski pemerintah menyangkal, kasus PPP mencerminkan bahwa pemerintah terjebak pada kubu koalisi pascapilpres. Atas upaya dari kubu Agung dkk untuk menarik pemerintah ke kubunya, Heri juga menyarankan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly untuk tidak terjebak.
Jika nanti menunjukkan keberpihakan seperti ditunjukkan dalam konflik PPP, jelas hal itu akan menjadi blunder besar pemerintah. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ade Komarudin menegaskan, apa yang dilakukan kubu Agung itu telah menyimpang dari aturan Partai Golkar. ”Sampai mana pun tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan AD/ART,” katanya.
Untuk itu, Ketua Fraksi Partai Golkar itu mengimbau rekan- rekannya yang menggelar munas di Ancol untuk segera menghentikannya dan segera kembali ke konstitusi partai. Bagi mereka yang masih mau membesarkan Golkar, kata Ade, tidak ada kata terlambat dan Golkar tentu sangat membuka kemungkinan untuk islah.
”Saya meminta dengan sangat baik selaku ketua fraksi agar menghentikan kegiatankegiatan tersebut karena menyalahi seluruh peraturan AD/ART Partai Golkar. Segera kembali pada jalan konstitusi. Kami selalu terbuka lebar untuk sama-sama membesarkan partai,” ujarnya. Bendahara Umum yang juga Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi ketidakhadiran mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla (JK) pada Munas IX Golkar yang digelar kubu Agung Laksono.
MenurutBambang, ketidakhadiran Wakil Presiden itu adalah untuk menjaga dan mempersatukan seluruh kader dan elite Golkar. ”Pak JK telah menjaga kehormatan dan telah mencegah perpecahan di Golkar. Suka tidak suka, mahkota Partai Golkar ada di kepala Pak JK, mantan ketua umum (Golkar) yang juga wakil presiden. Kami sangat mengapresiasi ketidakhadiran beliau,” kata Bambang.
Selain itu, kubu Aburizal Bakrie juga mengapresiasi ketidakhadiran Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada Munas Ancol tersebut. Menurut dia, ketidakhadiran JK dan Tjahjo semakin mempertegas bahwa pemerintah tak bisa diintervensi kelompok Agung dkk. ”Pak JK dan Pak Tjahjo tidak hadir di Munas Ancol membuat kami lega. Kami sadar bahwa mereka (pemerintah) tidak bisa ditunggangi kepentingan kelompok tertentu,” kata anggota Komisi III DPR tersebut.
Sementara itu, Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar kubu Presidium Penyelamat Partai menargetkan punya ketua umum hari ini. Tak mengherankan jika seluruh tahapan munas dilaksanakan secara cepat. ”Pemilihan saya pastikan malam ini, selesai sidang komisi, malam ini kami rencanakan (pemilihan ketua umum) setelah makan malam, pukul 20.00 WIB,” kata pimpinan sidang Leo Nababan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, kemarin.
Sampai saat ini, ada tiga orang yang sudah dipastikan maju sebagai calon ketua umum Golkar, yakni Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, dan Agus Gumiwang Kartasasmita. Setiap kandidat akan diberi waktu selama 15 menit untuk memaparkan visi dan misinya dalam memimpin partai beringin ke depan. Setelah itu akan dilakukan pemilihan secara terbuka.
”Nanti akan kami berikan (kesempatan) tiga calon menyampaikan visi dan misi, selama 15 menit 1 orang dan lanjutkan dengan pemilihan sesuai AD/ART. Sah sebagai bakal calon jika dapat 30% suara (peserta munas) yang masuk hari ini,” tandasnya.
Anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar Melchias Markus Mekeng mengklaim munas yang mereka gelar merupakan forum tertinggi partai yang sah tanpa adanya tindak diskriminasi dan pemecatan terhadap kader. ”Ini munas yang sejatinya karena tidak ada tekan-menekan, teror, intimidasi, dan pecatmemecat,” ujar Mekeng.
Selain itu, Mekeng menjamin tidak akan ada rekayasa dan semua akan berlangsung secara demokratis dan penuh persaudaraan. ”Kami tidak membuat rekayasa, tidak membuat tata tertib (tatib) berdasarkan kepentingan satu orang calon dan menghalang-halangi kader mencalonkan diri,” ujar dia.
Pelaksanaan munas kubu Agung memang tak semeriah yang digelar DPP Partai Golkar di bawah pimpinan Aburizal Bakrie. Bahkan dalam pembukaan munas kemarin tidak tampak elite pemerintah yang hadir. Wakil Presiden JK dan Mendagri Tjahjo Kumolo yang diundang pun tak tampak pada acara yang digelar Agung Laksono dan koleganya itu.
Rahmat sahid/ Sindonews
Direktur Eksekutif Polcomm Institute Heri Budianto mengatakan tarik-menarik politik nasional menjadi faktor pemicu konflik internal Partai Golkar untuk diselesaikan secara internal, yakni kubu pro-Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan kubu pro-Koalisi Merah Putih (KMP). ”Sebaiknya jangan ada upaya seret pemerintah ke konflik internal Golkar,” kata Heri di Jakarta kemarin.
Lebih lanjut Heri mengungkapkan, tak bisa dimungkiri konflik tersebut akibat adanya perbedaan pandangan elite internal parpol antara yang ingin ke kubu pemerintah dan yang ingin ke kubu oposisi. ”Situasi politik itu menjadi faktor eksternal mengapa banyak parpol yang kemudian terjebak pada situasi konflik internal,” ungkapnya.
Syarat kepentingan itu juga, kata dia, yang akhirnya menyeret pemerintah terjebak dalam situasi politik itu. Meski pemerintah menyangkal, kasus PPP mencerminkan bahwa pemerintah terjebak pada kubu koalisi pascapilpres. Atas upaya dari kubu Agung dkk untuk menarik pemerintah ke kubunya, Heri juga menyarankan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly untuk tidak terjebak.
Jika nanti menunjukkan keberpihakan seperti ditunjukkan dalam konflik PPP, jelas hal itu akan menjadi blunder besar pemerintah. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ade Komarudin menegaskan, apa yang dilakukan kubu Agung itu telah menyimpang dari aturan Partai Golkar. ”Sampai mana pun tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan AD/ART,” katanya.
Untuk itu, Ketua Fraksi Partai Golkar itu mengimbau rekan- rekannya yang menggelar munas di Ancol untuk segera menghentikannya dan segera kembali ke konstitusi partai. Bagi mereka yang masih mau membesarkan Golkar, kata Ade, tidak ada kata terlambat dan Golkar tentu sangat membuka kemungkinan untuk islah.
”Saya meminta dengan sangat baik selaku ketua fraksi agar menghentikan kegiatankegiatan tersebut karena menyalahi seluruh peraturan AD/ART Partai Golkar. Segera kembali pada jalan konstitusi. Kami selalu terbuka lebar untuk sama-sama membesarkan partai,” ujarnya. Bendahara Umum yang juga Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi ketidakhadiran mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla (JK) pada Munas IX Golkar yang digelar kubu Agung Laksono.
MenurutBambang, ketidakhadiran Wakil Presiden itu adalah untuk menjaga dan mempersatukan seluruh kader dan elite Golkar. ”Pak JK telah menjaga kehormatan dan telah mencegah perpecahan di Golkar. Suka tidak suka, mahkota Partai Golkar ada di kepala Pak JK, mantan ketua umum (Golkar) yang juga wakil presiden. Kami sangat mengapresiasi ketidakhadiran beliau,” kata Bambang.
Selain itu, kubu Aburizal Bakrie juga mengapresiasi ketidakhadiran Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada Munas Ancol tersebut. Menurut dia, ketidakhadiran JK dan Tjahjo semakin mempertegas bahwa pemerintah tak bisa diintervensi kelompok Agung dkk. ”Pak JK dan Pak Tjahjo tidak hadir di Munas Ancol membuat kami lega. Kami sadar bahwa mereka (pemerintah) tidak bisa ditunggangi kepentingan kelompok tertentu,” kata anggota Komisi III DPR tersebut.
Sementara itu, Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar kubu Presidium Penyelamat Partai menargetkan punya ketua umum hari ini. Tak mengherankan jika seluruh tahapan munas dilaksanakan secara cepat. ”Pemilihan saya pastikan malam ini, selesai sidang komisi, malam ini kami rencanakan (pemilihan ketua umum) setelah makan malam, pukul 20.00 WIB,” kata pimpinan sidang Leo Nababan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, kemarin.
Sampai saat ini, ada tiga orang yang sudah dipastikan maju sebagai calon ketua umum Golkar, yakni Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, dan Agus Gumiwang Kartasasmita. Setiap kandidat akan diberi waktu selama 15 menit untuk memaparkan visi dan misinya dalam memimpin partai beringin ke depan. Setelah itu akan dilakukan pemilihan secara terbuka.
”Nanti akan kami berikan (kesempatan) tiga calon menyampaikan visi dan misi, selama 15 menit 1 orang dan lanjutkan dengan pemilihan sesuai AD/ART. Sah sebagai bakal calon jika dapat 30% suara (peserta munas) yang masuk hari ini,” tandasnya.
Anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar Melchias Markus Mekeng mengklaim munas yang mereka gelar merupakan forum tertinggi partai yang sah tanpa adanya tindak diskriminasi dan pemecatan terhadap kader. ”Ini munas yang sejatinya karena tidak ada tekan-menekan, teror, intimidasi, dan pecatmemecat,” ujar Mekeng.
Selain itu, Mekeng menjamin tidak akan ada rekayasa dan semua akan berlangsung secara demokratis dan penuh persaudaraan. ”Kami tidak membuat rekayasa, tidak membuat tata tertib (tatib) berdasarkan kepentingan satu orang calon dan menghalang-halangi kader mencalonkan diri,” ujar dia.
Pelaksanaan munas kubu Agung memang tak semeriah yang digelar DPP Partai Golkar di bawah pimpinan Aburizal Bakrie. Bahkan dalam pembukaan munas kemarin tidak tampak elite pemerintah yang hadir. Wakil Presiden JK dan Mendagri Tjahjo Kumolo yang diundang pun tak tampak pada acara yang digelar Agung Laksono dan koleganya itu.
Rahmat sahid/ Sindonews
(ars)
