Hadiri Munas Golkar di Jakarta, Kader Akan Dipecat
Sabtu, 06 Desember 2014 - 21:42 WIB
Hadiri Munas Golkar di Jakarta, Kader Akan Dipecat
A
A
A
SAMARINDA - Musyawarah Nasional (Munas) Golkar yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, tidak sah. Karena, peserta yang hadir dalam Munas tandingan itu tidak kuorum.
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan, sanksi tegas akan diberikan kepada pengurus maupun kader yang hadir dalam munas tersebut. Dia menyebut, sanksi yang diberikan ada dua.
"Sanksi pertama pemecatan dari kepengurusan partai. Sanksi kedua dipecat dari kader Partai Golkar," kata Akbar kepada wartawan di Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (6/12/2014).
Akbar menjelaskan, penyelenggaraan Munas Golkar yang dimotori oleh Agung Laksono Cs hanya berjumlah 220 orang. Sedangkan yang dimotori Aburizal Bakrie berjumlah 550 orang.
"Jadi akan kami lihat saja pada jam-jam ini ke depan," ujarnya.
Dia pun mengimbau, kader dan pengurus Partai Golkar yang hadir di Munas Jakarta untuk keluar. Karena, setiap DPD tingkat 1 akan memeriksa anggotanya yang hadir.
"DPD-DPD 1 yang masih ada di Jakarta, yang mengikuti Munas di Bali, mereka juga sudah bekerja untuk mengecek. Apakah ada warga mereka yang hadir di acara itu. Kalau ada mereka akan meminta jangan menghadiri acara (Munas Jakarta) itu," katanya.
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan, sanksi tegas akan diberikan kepada pengurus maupun kader yang hadir dalam munas tersebut. Dia menyebut, sanksi yang diberikan ada dua.
"Sanksi pertama pemecatan dari kepengurusan partai. Sanksi kedua dipecat dari kader Partai Golkar," kata Akbar kepada wartawan di Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (6/12/2014).
Akbar menjelaskan, penyelenggaraan Munas Golkar yang dimotori oleh Agung Laksono Cs hanya berjumlah 220 orang. Sedangkan yang dimotori Aburizal Bakrie berjumlah 550 orang.
"Jadi akan kami lihat saja pada jam-jam ini ke depan," ujarnya.
Dia pun mengimbau, kader dan pengurus Partai Golkar yang hadir di Munas Jakarta untuk keluar. Karena, setiap DPD tingkat 1 akan memeriksa anggotanya yang hadir.
"DPD-DPD 1 yang masih ada di Jakarta, yang mengikuti Munas di Bali, mereka juga sudah bekerja untuk mengecek. Apakah ada warga mereka yang hadir di acara itu. Kalau ada mereka akan meminta jangan menghadiri acara (Munas Jakarta) itu," katanya.
(mhd)
