Mantan Mensesneg Yusril Sarankan Presiden Angkat Jubir

JAKARTA - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengkritik gaya komunikasi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam akun Twitternya @Yusrilihza_Mhd pada Minggu (30/11) siang kemarin.

Selain kritikan, Yusril juga memberikan sejumlah masukan yang sudah disampaikan secara lisan kepada pemerintahan Jokowi. ”Supaya komunikasi publik pemerintah Jokowi berjalan lancar, saya sarankan agar pemerintah punya jubir (juru bicara),” kata Yusril dalam kicauannya di Jakarta kemarin. Menurut Yusril, Jokowi bisa mengangkat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) atau Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sebagai jubir pemerintahannya.

Dengan begitu penjelasan pemerintah mengenai segala kebijakan dan isu yang berkembang hanya dari satu sumber. ”Agar penjelasan pemerintah satu dan tidak simpang siur,” ujarnya. Kemudian, sambungnya, setiap kali selesai sidang kabinet, rapat paripurna, rapat terbatas, ataupun setelah Presiden menerima tamu penting, pemerintah harus menjelaskan ke publik mengenai hasil dari rapat ataupun pertemuan tersebut.

Bahkan, jika perlu pemerintah membayar waktu siaran di televisi swasta setelah rapat kabinet. Menurutnya, ucapan seorang presiden itu ibarat sabdo pandito ratu, yakni ucapan seseorang yang bijaksana, mumpuni, dan dihormati. Maka, presiden harus konsisten dengan semua yang telah diucapkannya, jangan sampai ucapan hari ini berbeda dengan apa yang diucapkannya kemarin.

”Jangan mencla-mencle , hari ini ngomong lain, besok lain lagi. Kalauituterjadi, lama-kelama-an kewibawaan Presiden akan terkikis dan akhirnya pupus,” sambung Yusril dalam kultwitnya. Namun, lanjut Yusril, sikap dan kebijakan Presiden yang sudah diucapkan atau diputuskan bisa saja berubah karena situasi yang berubah. Namun, hal ini bukan masalah asalkan perubahan sikap dan keputusan itu dijelaskan sebab-musababnya dan rakyat pun akan maklum setelah dijelaskan.

” Yang menjelaskan itu bisa Presiden langsung, Mensesneg atau Menkominfo agar tidak simpang siur,” imbuhnya. Dihubungi terpisah, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar membantah bahwa gaya komunikasi pemerintahan Jokowi tidak konsisten dan mencla-mencle .

”Justru pemerintahan Jokowi malah konsisten dengan program-program yang telah dikeluarkan,” kata Marwan ketika dihubungi KORANSINDO kemarinmalam. Mengenai jubir pemerintahan, sambungnya, itu menjadi kewenangan Presiden sepenuhnya untuk membentuk atau tidak. Tapi, mungkin saja ide itu masih dipertimbangkan Jokowi karena pada dasarnya semua menteri sudah menjadi jubir atas kementerian masing-masing.

”Menteri menjadi jubir dalam pemerintahan ataupun program di kementrian masingmasing,” pungkasnya.

Kiswondari