Lewat Video Conference, Jokowi Dengar Curhat TKI
Minggu, 30 November 2014 - 16:24 WIB
Lewat Video Conference, Jokowi Dengar Curhat TKI
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar video conference dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ada di sejumlah negara.
Dalam kegiatan tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku ingin mendengarkan langsung persoalan yang dialami TKI di berbagai negara.
"Saya sudah banyak dengar permasalahan mengenai TKI kita yang ada di luar negeri, tetapi saya ingin melihat secara langsung dari saudara semua," ujar Jokowi di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Negara, Jakarta, Minggu (30/11/2014).
Jokowi menyampaikan, persoalan TKI seperti gaji tidak dibayar, beban kerja yang tak sesuai, hingga kekerasan fisik dan pelecehan seksual masih terjadi.
"Hal seperti ini harus diatasi. Kita harus memulai sesuatu yang tegas. Kalau terlalu banyak permasalahan, lebih baik kita setop dan moratorium," terangnya.
Selain itu, Jokowi juga meminta adanya perlindungan TKI, mulai dari dalam negeri hingga di negara yang menjadi tujuan kerja.
"Proteksi dan perlindungan TKI kita di luar negara harus dimulai dari rekrutmen di Tanah Air, sampai negara di luar (negeri). Sehingga betul semua (TKI) berada di posisi terlindungi, nyaman bekerja dan tidak ada masalah berat dari TKI kita," pungkasnya.
Kegiatan video conference Jokowi dengan TKI itu ditemani Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H Laoly.
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi serta sejumlah relawan.
Dalam kegiatan tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku ingin mendengarkan langsung persoalan yang dialami TKI di berbagai negara.
"Saya sudah banyak dengar permasalahan mengenai TKI kita yang ada di luar negeri, tetapi saya ingin melihat secara langsung dari saudara semua," ujar Jokowi di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Negara, Jakarta, Minggu (30/11/2014).
Jokowi menyampaikan, persoalan TKI seperti gaji tidak dibayar, beban kerja yang tak sesuai, hingga kekerasan fisik dan pelecehan seksual masih terjadi.
"Hal seperti ini harus diatasi. Kita harus memulai sesuatu yang tegas. Kalau terlalu banyak permasalahan, lebih baik kita setop dan moratorium," terangnya.
Selain itu, Jokowi juga meminta adanya perlindungan TKI, mulai dari dalam negeri hingga di negara yang menjadi tujuan kerja.
"Proteksi dan perlindungan TKI kita di luar negara harus dimulai dari rekrutmen di Tanah Air, sampai negara di luar (negeri). Sehingga betul semua (TKI) berada di posisi terlindungi, nyaman bekerja dan tidak ada masalah berat dari TKI kita," pungkasnya.
Kegiatan video conference Jokowi dengan TKI itu ditemani Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H Laoly.
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi serta sejumlah relawan.
(maf)
