DPR Akui Seleksi Pemimpin KPK Alami Perdebatan
Jum'at, 28 November 2014 - 15:09 WIB
DPR Akui Seleksi Pemimpin KPK Alami Perdebatan
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi III Aboe Bakar Al Habsy mengakui, proses seleksi calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Komisi III masih mengalami perdebatan.
"Ada yang nilai untuk efisiensi dan anggaran, dan sebagainya, maka nanti saja lima sekalian. Tetapi undang-undang bilang harus kolektif kolegial," kata Aboe di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/11/2014).
Meski begitu, Senin pekan depan Komisi III tetap akan menggelar rapat dengan panitia seleksi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H Laoly serta KPK.
"Untuk perencanaan fit and propertest insya Allah Rabu (3 Desember 2014), berlanjut kita akan pilih salah satunya," ucapnya.
Pria yang akrab disapa Habib ini menyampaikan, saat fit and proper test nanti bukan tidak mungkin dua calon yang ada yakni Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata tak dipilih.
"Sangat mungkin itu terjadi, ya pemikiran dari segi efisiensi, tapi undang-undang mewajibkan memilih salah satunya," tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Mengenai sikap PKS sendiri, kata Aboe, hingga kini mereka belum menentukan sikap atas proses tersebut.
"Lihat situasi perkembangan Senin, kami akan dengarkan pansel (panitia seleksi) dan Menkum HAM," pungkasnya.
"Ada yang nilai untuk efisiensi dan anggaran, dan sebagainya, maka nanti saja lima sekalian. Tetapi undang-undang bilang harus kolektif kolegial," kata Aboe di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/11/2014).
Meski begitu, Senin pekan depan Komisi III tetap akan menggelar rapat dengan panitia seleksi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H Laoly serta KPK.
"Untuk perencanaan fit and propertest insya Allah Rabu (3 Desember 2014), berlanjut kita akan pilih salah satunya," ucapnya.
Pria yang akrab disapa Habib ini menyampaikan, saat fit and proper test nanti bukan tidak mungkin dua calon yang ada yakni Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata tak dipilih.
"Sangat mungkin itu terjadi, ya pemikiran dari segi efisiensi, tapi undang-undang mewajibkan memilih salah satunya," tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Mengenai sikap PKS sendiri, kata Aboe, hingga kini mereka belum menentukan sikap atas proses tersebut.
"Lihat situasi perkembangan Senin, kami akan dengarkan pansel (panitia seleksi) dan Menkum HAM," pungkasnya.
(maf)
