Catatan ICW untuk Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan
Sabtu, 15 November 2014 - 06:51 WIB
Catatan ICW untuk Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan
A
A
A
JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) memiliki beberapa catatan terhadap program Kementerian Pendidiakan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yang kini berganti nama Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah.
ICW bersama Koalisi Pendidikan dan Serikat Guru Indoenesia melalui perwakilan ICW Ade Irawan dan Febri Hendri menyampikan catatan tersebut kepada Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan.
Pertama, evaluasi tersebut terkait pemerataan guru PNS di Seluruh Indonesia. "Kami ingin guru honorer dijadikan PNS dan guru di daerah terpencil juga dijadikan PNS," ujar Koordiator ICW Febri Hendri di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat 14 November 2014.
"Ini sangat berkaitan dengan perhatian Kepala Daerah yang kurang merespons dengan baik. Memang ada yang sebagian sudah melakukan penataan tetapi masih banyak yang kekurangam guru PNS," sambungnya.
Febri juga menyampaikan jika mutu guru ingin ditingkatkan maka kesejahteraannya juga harus ditingkatkan.
"Kesejahteraan guru itu menaikkan mutu guru tersebut. Harus pararel ada kesinambungan, maka kami sarankan untuk ada program dan kebijakan menaikkan mutu guru," paparnya.
Kedua, evaluasi terkait kurikulum 2013. ICW ingin evaluasi tidak hanya soal penerapan, namun pelaksanaannya juga.
Ketiga, ICW Koalisi Pendidikan dan Serikat Guru Indonesia ingin Ujian Nasional dihapus.
Keempat adalah penanganan korupsi tingkat Nasional mupun sekolah."Kami ingin Kemendikbud memerkuat strategi Nasional pencegahan korupsi dan gratifikasi karena paling banyak terjadi penyimpangan di Dana Alokasi Khusus (DAK), kemudian ada pula dana pendididkan gratis, infrastrukutur sekolah, gaji guru, dana operasional, dan lain-lain yang masih menyimpang," tutur Febri.
Terakhir evaluasi ini terkait Kartu Jakarta Pintar (KJP) karena banyak penyimpangan dana pada program tersebut, maka ICW meminta Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menjadi program Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat direalisasikan dengan baik oleh Kemendikbud.
"Kami berharap dialokasikan dimana harus tepat karena KJP banyak yang meleset, tidak sesuai dengan kriteria," tutur Febri.
Anies Baswedan selaku Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah sangat mengapresiasi kepada ICW, Koalisi Pedidikan dan Serikat Guru Indonsia.
Dia berjanji akan mengkaji dan secepatnya mengambil keputusan dalam menangani masalah-masalah tersebut.
"Banyak keputusan yang harus diambil, saya sangat mengapresiasi evaluasi ini. Saya terima ini sebagai PR yang harus saya selesaikan," ujar Anies di tempat yang sama.
Namun Anies mengatakan, dirinya akan lebih mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun pendidikan nasional agar lebih baik.
"Kami akan buat pedidikan itu sebagai gotong royong dengan mengajak semua terlibat. Bukan saja oleh negara, namun semua kalangan akan kami libatkan," tutur Anies.
ICW bersama Koalisi Pendidikan dan Serikat Guru Indoenesia melalui perwakilan ICW Ade Irawan dan Febri Hendri menyampikan catatan tersebut kepada Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan.
Pertama, evaluasi tersebut terkait pemerataan guru PNS di Seluruh Indonesia. "Kami ingin guru honorer dijadikan PNS dan guru di daerah terpencil juga dijadikan PNS," ujar Koordiator ICW Febri Hendri di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat 14 November 2014.
"Ini sangat berkaitan dengan perhatian Kepala Daerah yang kurang merespons dengan baik. Memang ada yang sebagian sudah melakukan penataan tetapi masih banyak yang kekurangam guru PNS," sambungnya.
Febri juga menyampaikan jika mutu guru ingin ditingkatkan maka kesejahteraannya juga harus ditingkatkan.
"Kesejahteraan guru itu menaikkan mutu guru tersebut. Harus pararel ada kesinambungan, maka kami sarankan untuk ada program dan kebijakan menaikkan mutu guru," paparnya.
Kedua, evaluasi terkait kurikulum 2013. ICW ingin evaluasi tidak hanya soal penerapan, namun pelaksanaannya juga.
Ketiga, ICW Koalisi Pendidikan dan Serikat Guru Indonesia ingin Ujian Nasional dihapus.
Keempat adalah penanganan korupsi tingkat Nasional mupun sekolah."Kami ingin Kemendikbud memerkuat strategi Nasional pencegahan korupsi dan gratifikasi karena paling banyak terjadi penyimpangan di Dana Alokasi Khusus (DAK), kemudian ada pula dana pendididkan gratis, infrastrukutur sekolah, gaji guru, dana operasional, dan lain-lain yang masih menyimpang," tutur Febri.
Terakhir evaluasi ini terkait Kartu Jakarta Pintar (KJP) karena banyak penyimpangan dana pada program tersebut, maka ICW meminta Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menjadi program Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat direalisasikan dengan baik oleh Kemendikbud.
"Kami berharap dialokasikan dimana harus tepat karena KJP banyak yang meleset, tidak sesuai dengan kriteria," tutur Febri.
Anies Baswedan selaku Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah sangat mengapresiasi kepada ICW, Koalisi Pedidikan dan Serikat Guru Indonsia.
Dia berjanji akan mengkaji dan secepatnya mengambil keputusan dalam menangani masalah-masalah tersebut.
"Banyak keputusan yang harus diambil, saya sangat mengapresiasi evaluasi ini. Saya terima ini sebagai PR yang harus saya selesaikan," ujar Anies di tempat yang sama.
Namun Anies mengatakan, dirinya akan lebih mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun pendidikan nasional agar lebih baik.
"Kami akan buat pedidikan itu sebagai gotong royong dengan mengajak semua terlibat. Bukan saja oleh negara, namun semua kalangan akan kami libatkan," tutur Anies.
(dam)
