Yapto Kembali Pimpin Pemuda Pancasila

KOTA BATU - Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (MPN PP) Yapto S Soerjosoemarno kembali memimpin PP untuk periode 2014-2019 setelah terpilih dalam Musyawarah Besar (Mubes) PP IX di Kota Batu, Malang, Sabtu (8/11) malam.

Yapto ditetapkan berdasarkan sidang majelis pleno yang dipimpin Ketua MPN PP Gunung Hutapea dengan surat keputusan Nomor 10/KPTS/ MUBES-IX PP/XI/2014 tentang Masa Bakti 2014-2019. “Saya menghormati keputusan demokratis ini meski saya sebenarnya menjunjung adanya kaderisasi di tubuh Pemuda Pancasila,” ungkap Yapto. Mantan Ketua Umum PP periode 2009-2014 ini mengaku sudah meminta pergantian kepemimpinan di tubuh PP sejak 1990.

Namun gagasan itu tidak mendapat respons positif dari kader hingga mubes di Kota Batu, Malang, ini terlaksana. Yapto pun menyatakan sedih sekaligus senang memimpin kembali PP. “Sedihnya karena orang luar akan menilai PP belum jalan dengan baik sistem kaderisasinya, apalagi ketua umumnya sudah tidak muda lagi dan usianya sudah di atas 40 tahun, padahal organisasi yang dipimpin adalah organisasi masyarakat (ormas) yang berbasis kepemudaan,” katanya.

Di hadapan ribuan kader PP, Yapto pun meminta syarat, yakni kepemimpinannya itu merupakan yang terakhir kalinya dan sepanjang kepemimpinannya harus dinilai. “Saya menerima amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan akan menyusun kepengurusan MPN dalam tempo satu bulan,” ujarnya.

Yapto juga meminta agar ke depan PP harus bisa menonjolkan kader-kader yang memiliki reputasi di bidang ilmu pengetahuan, tokoh-tokoh pengusaha, dan bukan melulu menampilkan kader yang jadi bupati, wali kota, atau anggota legislatif. Yapto juga meminta seluruh jenjang organisasi di level mana pun agar perjalanan organisasinya ditulis dengan tinta emas.

“Jangan jadi pengekor atau penjilat. Saya juga meminta agar kader PP bersikap tegas kepada pemerintah, pengganggu keamanan bangsa, para kapitalis yang merusak, aliran yang mengganggu ketenteraman, dan ilmu yang menjerumuskan,” katanya.

Musyawarah Besar PP tersebut juga menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah. Rekomendasi itu terbagi secara internal dan eksternal yang meliputi bidang ekonomi, politik, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan nasional.

Pimpinan sidang pleno Zikrullah mengatakan, rekomendasi eksternal di bidang ekonomi adalah mendesak kepada eksekutif dan legislatif untuk memberikan perhatian khusus dalam rangka meningkatkan sektor ketahanan pangan, sumber daya alam, ketahanan energi, dan mineral dengan mengkaji ulang secara komprehensif dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan.

Maman adi saputro/ Okezone