Dana Otsus Segera Dievaluasi

JAKARTA - Pemerintah mewacanakan evaluasi penggunaan dana otonomi khusus yang diberikan pada Papua dan Aceh agar difokuskan untuk kesejahteraan rakyat. Selama ini penggunaannya dinilai tidak tepat.

“Bantuan pemerintah terhadap Papua besar, tetapi pengucurannya berapa pun yang dilempar tadi agar bisa menjangkau secara cepat untuk membangun infrastruktur,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo seusai RDPU dengan Komite 1 DPD di Gedung DPD, Jakarta, kemarin. Menurut dia, tujuan pemekaran untuk kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.

Karena itu, Presiden Joko Widodo sudah membuat satu sikap dengan dana alokasi khusus dari pusat ke daerah diutamakan untuk infrastruktur. Dana itu, menurut dia, diutamakan untuk petani dan nelayan, jangan digunakan untuk belanja pegawai dan jangan digunakan untuk membangun gedung.

“Itu pasti (difokuskan untuk pembangunan infrastruktur). Semua yang menyangkut DAK untuk penguatan daerah termasuk pemberian kewenangan tambahan kepada gubernur khususnya terkait izin-izin, kami minta imbalannya yaitu memotong birokrasi dan mempercepat proses perizinan,” tuturnya.

Menurut Tjahjo, berdasarkan laporan gubernur Papua, dana bantuan untuk otsus Papua tidak optimal disebabkan wilayah yang luas dan harga tanah yang mahal. Berdasarkan laporan gubernur Papua, berapa pun dana yang dikucurkan akan habis untuk pembebasan lahan.

“Harga semen mencapai Rp2,5 juta. Semua transportasi dengan pesawat sulit sehingga apabila pembangunan ingin berhasil, harus dipercepat,” katanya. Menurut dia, pemerintah ingin memotong jalur birokrasi dan pemerintah pusat ingin membentuk semacam perizinan secara nasional. Tidak semua urusan harus diselesaikan di daerah, namun harus ada “interdepartemen” untuk mempercepat proses.

“Bisa di Kemendagri, bisa di mana pun karena untuk izin buka jalan di PU (Kementerian Pekerjaan Umum) dan pembebasan lahan di pertanahan dan agraria lalu pelanggar hutannya izin ke Kementerian Kehutanan,” ungkapnya. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, masyarakat ingin menjadikan Papua menjadi provinsi penting di ujung timur Indonesia. Karena itu, kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas sehingga harus ada keseimbangan antara dana besar yang diberikan dengan kesejahteraan yang dicapai.

Menurut dia, apabila pemerintah ingin melakukan evaluasi otsus, hendaknya tidak hanya di wilayah Papua, namun secara keseluruhan di daerah yang diterapkan otsus. Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, dana otsus itu tidak besar karena hanya 2% dari DAU nasional. Jumlah tersebut sebenarnya tidak cukup. Kalau dilihat dari anggaran sekarang, 80% kembali ke kabupaten /kota di mana ada 29 kabupaten dan provinsinya ada 20%.

“Jadi kebijakan anggaran kan saya sudah ubah,” ujar Lukas. Lukas menjelaskan, evaluasi yang dilakukan dalam 13 tahun terakhir, dana itu tertumpuk di provinsi dan penggunaannya tidak jelas. Saat dirinya menjadi gubernur, dia berupaya mengubah kebijakan sehingga lebih ke arah infrastruktur. Menurut Lukas, jika dilihat dari jumlah yang mencapai Rp30 triliun, sebenarnya itu sejak 2002 sampai hari ini. “Jangan dipikir bahwa itu satu tahun anggaran, tapi itu dana selama 13 tahun. Itu jumlahnya memang sangat kecil yang kalau dibagi rata-rata per kabupaten jadi Rp80-90 miliar,” ucapnya.

Lebih jauh Lukas menjelaskan, persoalan Papua tidak bisa dilihat dari kacamata pusat. Tidak bisa sembarang memutuskan kebijakan tanpa kajian yang matang. Mungkin orang yang semakin lama di sana akan semakin memahami kenapa terjadi seperti saat ini. Persoalan di Papua rumit dan tidak segampang yang dipikirkan Jakarta. Dari harga, tingkat kemahalan, persoalan-persoalan sosial lain, dan masalah politik warisan yang lalu.

Kiswondari