PP Siap Memediasi KMP dan KIH
Kamis, 06 November 2014 - 16:49 WIB
PP Siap Memediasi KMP dan KIH
A
A
A
BATU - Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Yapto Suryo Sumarno prihatin terhadap kondisi demokrasi Tanah Air.
Mulai dari pemilihan anggota legislatif (pileg) sampai pemilihan presiden (pilpres) terjadi perpecahan di antara kekuatan politik di Tanah Air.
Puncak perseteruan antara kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terjadi di parlemen. Kedua pihak tidak bisa rukun dan bekerja sama. Akibatnya rakyat yang dirugikan karena mereka hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompoknya.
“Sejak UUD 1945 diamendemen pada 1999–2002, semangat gotong-royong telah hilang. Semangat kedaerahan muncul sangat kuat. Padahal, dalam naskah asli UUD 1945 dan Pancasila sudah ditegaskan bahwa semua anak bangsa harus menjunjung rasa kebersamaan. Satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air Indonesia,” tegas Yapto dalam siaran persnya, kemarin.
Yapto mengatakan, PP tidak menutup mata terhadap persoalan demokrasi yang terjadi. Menurut Yapto, sejak UUD 1945 diamendemen, semangat kedaerahan justru sangat kuat. Hal itu dikhawatirkan akan menyebabkan melemahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kalau saat ini ada DPR tandingan, jangan salah nanti ada presiden tandingan. Lalu, agar mereka bisa rukun, sebaiknya anggota parlemen kembali ke jati diri bangsa, yaitu UUD 1945 dan Pancasila. Yang mengutamakan semangat gotong-royong dan menjadi warga negara yang Pancasilais,” sebut Yapto.
Sementara itu, Sekjen Majelis Pimpinan Nasional (MPN) PP TM Nurlif mengatakan, pihaknya akan segera menggelar Mubes IX PP di Kota Batu, Jawa Timur, 6–8 November mendatang. Bahkan, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dijadwalkan akan membuka acara yang akan diikuti 1.400 peserta tersebut.
Maman adi saputro
Mulai dari pemilihan anggota legislatif (pileg) sampai pemilihan presiden (pilpres) terjadi perpecahan di antara kekuatan politik di Tanah Air.
Puncak perseteruan antara kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terjadi di parlemen. Kedua pihak tidak bisa rukun dan bekerja sama. Akibatnya rakyat yang dirugikan karena mereka hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompoknya.
“Sejak UUD 1945 diamendemen pada 1999–2002, semangat gotong-royong telah hilang. Semangat kedaerahan muncul sangat kuat. Padahal, dalam naskah asli UUD 1945 dan Pancasila sudah ditegaskan bahwa semua anak bangsa harus menjunjung rasa kebersamaan. Satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air Indonesia,” tegas Yapto dalam siaran persnya, kemarin.
Yapto mengatakan, PP tidak menutup mata terhadap persoalan demokrasi yang terjadi. Menurut Yapto, sejak UUD 1945 diamendemen, semangat kedaerahan justru sangat kuat. Hal itu dikhawatirkan akan menyebabkan melemahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kalau saat ini ada DPR tandingan, jangan salah nanti ada presiden tandingan. Lalu, agar mereka bisa rukun, sebaiknya anggota parlemen kembali ke jati diri bangsa, yaitu UUD 1945 dan Pancasila. Yang mengutamakan semangat gotong-royong dan menjadi warga negara yang Pancasilais,” sebut Yapto.
Sementara itu, Sekjen Majelis Pimpinan Nasional (MPN) PP TM Nurlif mengatakan, pihaknya akan segera menggelar Mubes IX PP di Kota Batu, Jawa Timur, 6–8 November mendatang. Bahkan, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dijadwalkan akan membuka acara yang akan diikuti 1.400 peserta tersebut.
Maman adi saputro
(ars)
