Megawati Tunjuk Hasto Jadi Plt Sekjen DPP PDIP
Megawati Tunjuk Hasto Jadi Plt Sekjen DPP PDIP
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai pelaksana tugas sekretaris jenderal (sekjen) menggantikan Tjahjo Kumolo.
”Betul, Ibu (Megawati) sudah menunjuk Pak Hasto,” kata Tjahjo saat dikonfirmasi mengenai penunjukan Hasto sebagai pelaksana tugas sekjen di Jakarta kemarin. Tjahjo melepas jabatan sekjen DPP PDIP setelah ditunjuk sebagai menteri dalam negeri (mendagri) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tjahjo mengungkapkan, begitu dilantik sebagai Mendagri pada 27 Oktober dia langsung menghadap Megawati untuk berkonsultasi sekaligus menyampaikan surat pengunduran diri sebagai sekjen partai atau nonaktif dalam kepengurusan DPP.
Dia lalu menyerahkan sepenuhnya penunjukan pejabat sekjen partai kepada Ketua Umum PDIP. ”Personalia DPP dipilih dan dilantik oleh Ibu Ketua Umum. Lalu pada 28 kemarin saya mengajukan pengunduran resmi sebagai anggota DPR kepada Ibu Megawati dan ketua fraksi. Partai dapat segera menetapkan PAW (penggantian antarwaktu) pengganti saya,” jelasnya. Keputusan Megawati selaku ketua umum terkait itu sudah disampaikan dalam Pleno DPP pada Kamis (30/10) kemarin.
Salah satu ketetapannya menyetujui Tjahjo nonaktif sebagai fungsionaris DPP karena akan fokus kerja di pemerintahan. Hasto, yang dikonfirmasi terpisah, mengaku siap menjalankan peran sebagai pelaksana tugas sekjen hingga pelaksanaan Kongres PDIP pada 2015 mendatang. Agenda internal yang harus disiapkan partai mulai saat ini, kata dia, adalah kongres. ”Itu kita siapkan tahapannya mulai dari sekarang. Soal tempat keputusannya akan dilaksanakan di Bali,” kata Hasto.
Selain menyiapkan secara teknis pelaksanaan Kongres IV PDIP, Hasto bertugas membantu Ketua Umum menyiapkan segala keputusan politik yang akan diambil partai sebagai penopang utama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Sebab, kata dia, sebagaimana hasil Rakernas IV PDIP di Semarang pada September lalu, PDIP sudah menyatakan diri sebagai partai pemerintah yang harus siap dari segala halnya terlibat dalam pengelolaan negara.
Mengenai sikap politik partai, PDIP mulai saat ini akan membangun sistem komunikasi antartiga pilar partai, yakni kader di eksekutif, kader di legislatif, dan kader di struktur partai agar bisa bersinergi secara efektif dalam upaya menyukseskan pemerintahan Jokowi-JK.
Menurutnya, saat ini PDIP menjadi sorotan utama masyarakat sebagai partai pemerintahan sehingga itu harus mampu dijawab dengan berbagai pembenahan. ”Itu untuk mewujudkan bagaimana perpolitikan dan pengelolaan pemerintahan benar-benar mengaplikasikan konsep Trisakti ,” ungkapnya.
Rahmat sahid
”Betul, Ibu (Megawati) sudah menunjuk Pak Hasto,” kata Tjahjo saat dikonfirmasi mengenai penunjukan Hasto sebagai pelaksana tugas sekjen di Jakarta kemarin. Tjahjo melepas jabatan sekjen DPP PDIP setelah ditunjuk sebagai menteri dalam negeri (mendagri) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tjahjo mengungkapkan, begitu dilantik sebagai Mendagri pada 27 Oktober dia langsung menghadap Megawati untuk berkonsultasi sekaligus menyampaikan surat pengunduran diri sebagai sekjen partai atau nonaktif dalam kepengurusan DPP.
Dia lalu menyerahkan sepenuhnya penunjukan pejabat sekjen partai kepada Ketua Umum PDIP. ”Personalia DPP dipilih dan dilantik oleh Ibu Ketua Umum. Lalu pada 28 kemarin saya mengajukan pengunduran resmi sebagai anggota DPR kepada Ibu Megawati dan ketua fraksi. Partai dapat segera menetapkan PAW (penggantian antarwaktu) pengganti saya,” jelasnya. Keputusan Megawati selaku ketua umum terkait itu sudah disampaikan dalam Pleno DPP pada Kamis (30/10) kemarin.
Salah satu ketetapannya menyetujui Tjahjo nonaktif sebagai fungsionaris DPP karena akan fokus kerja di pemerintahan. Hasto, yang dikonfirmasi terpisah, mengaku siap menjalankan peran sebagai pelaksana tugas sekjen hingga pelaksanaan Kongres PDIP pada 2015 mendatang. Agenda internal yang harus disiapkan partai mulai saat ini, kata dia, adalah kongres. ”Itu kita siapkan tahapannya mulai dari sekarang. Soal tempat keputusannya akan dilaksanakan di Bali,” kata Hasto.
Selain menyiapkan secara teknis pelaksanaan Kongres IV PDIP, Hasto bertugas membantu Ketua Umum menyiapkan segala keputusan politik yang akan diambil partai sebagai penopang utama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Sebab, kata dia, sebagaimana hasil Rakernas IV PDIP di Semarang pada September lalu, PDIP sudah menyatakan diri sebagai partai pemerintah yang harus siap dari segala halnya terlibat dalam pengelolaan negara.
Mengenai sikap politik partai, PDIP mulai saat ini akan membangun sistem komunikasi antartiga pilar partai, yakni kader di eksekutif, kader di legislatif, dan kader di struktur partai agar bisa bersinergi secara efektif dalam upaya menyukseskan pemerintahan Jokowi-JK.
Menurutnya, saat ini PDIP menjadi sorotan utama masyarakat sebagai partai pemerintahan sehingga itu harus mampu dijawab dengan berbagai pembenahan. ”Itu untuk mewujudkan bagaimana perpolitikan dan pengelolaan pemerintahan benar-benar mengaplikasikan konsep Trisakti ,” ungkapnya.
Rahmat sahid
(ars)
Explore More