Pelantikan Jokowi, Anggota Fraksi Golkar Wajib Hadir
A
A
A
JAKARTA - Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pada tanggal 20 Oktober 2014 nanti, Fraksi Golkar mewajibkan seluruh anggotanya untuk hadir pada hari H pelantikan nanti.
"Supaya bangsa ini dibangun dengan baik dari hasil pilpres lalu, Partai Golkar sudah memerintahkan Fraksi Golkar untuk hadir tepat waktu," kata Ketua Fraksi Golkar Ade Komaruddin di Kantor FPG, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (17/10/2014).
Bahkan, sambung Ade, dia memastikan anggota Fraksi Golkar akan hadir seluruhnya. Itu merupakan sikap Partai Golkar dalam agenda pelantikan presiden dan wakil presiden yang merupakan awal untuk menyukseskan pemerintahan mendatang.
Kata Ade, Fraksi Golkar juga memberlakukan sanksi bagi anggota yang tidak hadir dalam pelantikan. Hal ini dimaksudkan agar seluruh anggota fraksi hadir tanpa terkecuali, termasuk juga anggota fraksi MPR.
"Bagi anggota yang tak hadir akan diberikan sanksi dari fraksi," tegas Ade.
Lebih jauh, Ade menambahkan, kerja sama antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk kemajuan bangsa. Terlebih, Golkar punya konsep pembangunan sampai tahun 2045. Sehingga, Golkar akan memandu tugas-tugasnya sebagai legislator.
"Tugas-tugas sebagai legislator denga blueprint-nya sampai 2045. Dan dari Komisi I-XI DPR serta, Alat Kelengkapan Dewan (AKD)nya," tandasnya.
"Supaya bangsa ini dibangun dengan baik dari hasil pilpres lalu, Partai Golkar sudah memerintahkan Fraksi Golkar untuk hadir tepat waktu," kata Ketua Fraksi Golkar Ade Komaruddin di Kantor FPG, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (17/10/2014).
Bahkan, sambung Ade, dia memastikan anggota Fraksi Golkar akan hadir seluruhnya. Itu merupakan sikap Partai Golkar dalam agenda pelantikan presiden dan wakil presiden yang merupakan awal untuk menyukseskan pemerintahan mendatang.
Kata Ade, Fraksi Golkar juga memberlakukan sanksi bagi anggota yang tidak hadir dalam pelantikan. Hal ini dimaksudkan agar seluruh anggota fraksi hadir tanpa terkecuali, termasuk juga anggota fraksi MPR.
"Bagi anggota yang tak hadir akan diberikan sanksi dari fraksi," tegas Ade.
Lebih jauh, Ade menambahkan, kerja sama antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk kemajuan bangsa. Terlebih, Golkar punya konsep pembangunan sampai tahun 2045. Sehingga, Golkar akan memandu tugas-tugasnya sebagai legislator.
"Tugas-tugas sebagai legislator denga blueprint-nya sampai 2045. Dan dari Komisi I-XI DPR serta, Alat Kelengkapan Dewan (AKD)nya," tandasnya.
(kri)