Isu Murahan Gosip Jegal Pelantikan Jokowi
Jum'at, 10 Oktober 2014 - 10:53 WIB
Isu Murahan Gosip Jegal Pelantikan Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Adanya wacana penjegalan di pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), cuma isu murahan.
Pernyataan itu dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindra Rachel Maryam Sayidina.
Menurutnya, tidak benar ada kabar akan banyak anggota dewan yang tak hadir saat paripurna pelantikan presiden, sehingga tak mencapai kourum dan pelantikan ditunda.
"Itu isu murahan yang menyesatkan dan bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Sebaiknya isu seperti itu tidak perlu ditanggapi dan dibuat semakin besar," kata Rachel saat dihubungi wartawan, Jumat (10/10/2014).
Ia juga tak sependapat apabila ada ajakan kepada masyarakat untuk mengawal langsung pelantikan Jokowi-JK.
"Karena ini malah bisa membuat rentan terhadap konflik horizontal. Mengawal Jokowi itu bukan dengan menduduki DPR," ujarnya.
Dirinya berpendapat, ketimbang masyarakat mengawal langsung pelantikan Jokowi-JK, ada baiknya mereka bersama DPR membangun pengawasan yang kuat untuk meninjau langsung kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan yang akan datang.
"Mengawal Jokowi itu justru dengan mendukung DPR agar bisa bekerja maksimal mengawal pemerintahan. Jadi logikanya, yang harus dikawal itu janji-janjinya bukan pelantikannya," pungkasnya.
Pernyataan itu dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindra Rachel Maryam Sayidina.
Menurutnya, tidak benar ada kabar akan banyak anggota dewan yang tak hadir saat paripurna pelantikan presiden, sehingga tak mencapai kourum dan pelantikan ditunda.
"Itu isu murahan yang menyesatkan dan bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Sebaiknya isu seperti itu tidak perlu ditanggapi dan dibuat semakin besar," kata Rachel saat dihubungi wartawan, Jumat (10/10/2014).
Ia juga tak sependapat apabila ada ajakan kepada masyarakat untuk mengawal langsung pelantikan Jokowi-JK.
"Karena ini malah bisa membuat rentan terhadap konflik horizontal. Mengawal Jokowi itu bukan dengan menduduki DPR," ujarnya.
Dirinya berpendapat, ketimbang masyarakat mengawal langsung pelantikan Jokowi-JK, ada baiknya mereka bersama DPR membangun pengawasan yang kuat untuk meninjau langsung kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan yang akan datang.
"Mengawal Jokowi itu justru dengan mendukung DPR agar bisa bekerja maksimal mengawal pemerintahan. Jadi logikanya, yang harus dikawal itu janji-janjinya bukan pelantikannya," pungkasnya.
(maf)
