Soal Kekhawatiran Buyung, Ini Komentar Tim Prabowo-Hatta
Soal Kekhawatiran Buyung, Ini Komentar Tim Prabowo-Hatta
A
A
A
JAKARTA - Tim advokasi pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menilai kekhawatiran Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Adnan Buyung Nasution mengenai revisi materi gugatan terlalu berlebihan.
Anggota tim advokasi pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Habiburokhman mengatakan, perlu diingat bahwa pilpres berbeda dengan pileg. Katanya, pileg ada 77 dapil nasional, ada ratusan dapil provinsi dan ribuan dapil kabupaten.
"Nah itu, masing-masing partai menyampaikan sub sengketa itu dalam satu gugatan, sehingga tidak boleh ada penambahan berperkara lain ketika ada perbaikan," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Kamis (7/8/2014).
Sementara, lanjutnya, di pilpres hanya ada satu dapil. Yang memang kubu Prabowo-Hatta persoalkan sejak awal di 33 provinsi.
"Sejak awal memang sudah ada istilahnya sapu jagatnya. Bahwa ini seluruhnya yang kita persoalkan, jadi enggak ada penambahan sengketa. Karena itulah yang kita sengketakan," tandasnya.
Karena itu, ia meminta Adnan Buyung itu harus memahami beberapa hal. Pertama, apa makna nasihat Majelis Hakim Konstitusi dalam Peraturan MK. Kedua, kata Habib, Adnan Buyung harus memahami perbedaan antara pileg dan pilpres.
"Jadi Bang Buyung jangan mendowngrade Majelis Hakim Konstitusi sebagai editor titik koma. Itu satu hal besar yang harusnya diketahui Bang Buyung," tegasnya.
Seperti diketahui, Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Adnan Buyung Nasution mengingatkan kubu Prabowo-Hatta, tak mengubah materi gugatan.
"Perbaikannya jangan mengubah materi baru. Jadi lain gugatannya nantinya," kata Adnan usai sidang di Gedung MK, Jakarta, Rabu 6 Agustus 2014.
Menurut Adnan, dalam sidang pendahuluan, tidak diuraikan secara jelas permasalahan di 10 provinsi. Ia khawatir justru saat dilakukan perbaikan, tiba-tiba hasilnya berubah.
Maka itu, katanya, apa yang disampaikan majelis hakim MK adalah soal redaksional dalam materi gugatan. "Sudah saya wanti-wanti jangan sampai menambah materi baru karena menyulitkan pembelaan kami," ucapnya.
Anggota tim advokasi pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Habiburokhman mengatakan, perlu diingat bahwa pilpres berbeda dengan pileg. Katanya, pileg ada 77 dapil nasional, ada ratusan dapil provinsi dan ribuan dapil kabupaten.
"Nah itu, masing-masing partai menyampaikan sub sengketa itu dalam satu gugatan, sehingga tidak boleh ada penambahan berperkara lain ketika ada perbaikan," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Kamis (7/8/2014).
Sementara, lanjutnya, di pilpres hanya ada satu dapil. Yang memang kubu Prabowo-Hatta persoalkan sejak awal di 33 provinsi.
"Sejak awal memang sudah ada istilahnya sapu jagatnya. Bahwa ini seluruhnya yang kita persoalkan, jadi enggak ada penambahan sengketa. Karena itulah yang kita sengketakan," tandasnya.
Karena itu, ia meminta Adnan Buyung itu harus memahami beberapa hal. Pertama, apa makna nasihat Majelis Hakim Konstitusi dalam Peraturan MK. Kedua, kata Habib, Adnan Buyung harus memahami perbedaan antara pileg dan pilpres.
"Jadi Bang Buyung jangan mendowngrade Majelis Hakim Konstitusi sebagai editor titik koma. Itu satu hal besar yang harusnya diketahui Bang Buyung," tegasnya.
Seperti diketahui, Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Adnan Buyung Nasution mengingatkan kubu Prabowo-Hatta, tak mengubah materi gugatan.
"Perbaikannya jangan mengubah materi baru. Jadi lain gugatannya nantinya," kata Adnan usai sidang di Gedung MK, Jakarta, Rabu 6 Agustus 2014.
Menurut Adnan, dalam sidang pendahuluan, tidak diuraikan secara jelas permasalahan di 10 provinsi. Ia khawatir justru saat dilakukan perbaikan, tiba-tiba hasilnya berubah.
Maka itu, katanya, apa yang disampaikan majelis hakim MK adalah soal redaksional dalam materi gugatan. "Sudah saya wanti-wanti jangan sampai menambah materi baru karena menyulitkan pembelaan kami," ucapnya.
(kri)
Explore More