Jika Ada Pelanggaran Pemilu, DPR Siap Beri Sanksi

JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Presiden (Pilpres) akan bergulir di DPR. Pansus Pilpres ini dibentuk karena buntut dari sengketa Pilpres 2014.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Abdul Hakam Naja mengatakan, jika dalam evaluasi nanti terbukti ada pelanggaran dan penyimpangan.

Maka, akan diberikan sanksi dan hukuman bagi penyelenggara. Karena ini lembaga DPR, maka sanksi yang akan diberikan merupakan sanksi politik.

"Seperti di 2009, sanksi politik dari DPR yakni memberhentikan penyelenggara pemilu," ujar Abdul Hakam kepada KORAN SINDO di Jakarta, Kamis (31/7/2014).

Lebih dari pada itu, sambungnya, ini bukan hanya concern dari partai pengusung Prabowo-Hatta saja melainkan, untuk kepentingan yang lebih luas lagi. DPR tidak akan membiarkan terdapat hal-hal dalam pelaksanaan pemilu yang justru melukai demokrasi. "Kita akan lihat secara komprehensif, kalau disepakati ya bisa ada sanksi politik," tandasnya.

Sementara itu, Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini juga mendorong adanya Pansus Pilpres ini. Karena, melihat masifnya pelanggaran dan kecurangan yang terjadi.

Menurutnya, hal ini sangat memprihatinkan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. "Intinya PKS mendorong agar Pansus Pilpres ini segera direalisasikan," kata Anggota Komisi II DPR itu.