KPU DKI Siap Hadapi Tim Prabowo-Hatta di MK
Kamis, 31 Juli 2014 - 12:55 WIB
KPU DKI Siap Hadapi Tim Prabowo-Hatta di MK
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyatakan tidak gentar menghadapi gugatan yang diajukan kubu Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menyadari digugat, KPU DKI sudah menyusun jawaban terhadap gugatan pasangan nomor urut 1 tersebut. "Prinsipnya, kami akan berikan pembuktian di MK bahwa apa yang direkomendasikan Bawaslu semua sudah dijalankan. KPU DKI sudah siap menghadapi sidang," ujar Komisioner KPU DKI Jakarta, Dahlia Umar ketika dihubungi Sindonews, Kamis (31/7/2014).
Menurut dia, saat melakukan pengecekan terhadap kemungkinan pemilih siluman, ditemukan ada bukti di 13 TPS, dari 75 TPS yang diperiksa. Untuk itu dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).
Soal 5.800 TPS lainnya yang dipersoalkan kubu Prabowo-Hatta karena tidak diperiksa. Padahal ada rekomendasi Bawaslu DKI, juga sudah disiapkan jawabannya.
"Kami sudah minta keterangan dari seluruh petugas PPS di 267 kelurahan di DKI, dan semuanya mengatakan tidak ada kebaratan saksi saat rapat pleno sehingga kami anggap tidak ada masalah di 5.800 TPS itu," jelasnya.
Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) akan melakukan sidang perdana sengketa pilpres pada tanggal 6 Agustus 2014, sedangkan sidang putusan sengketa pilpres pada 21 Agustus 2014.
Menyadari digugat, KPU DKI sudah menyusun jawaban terhadap gugatan pasangan nomor urut 1 tersebut. "Prinsipnya, kami akan berikan pembuktian di MK bahwa apa yang direkomendasikan Bawaslu semua sudah dijalankan. KPU DKI sudah siap menghadapi sidang," ujar Komisioner KPU DKI Jakarta, Dahlia Umar ketika dihubungi Sindonews, Kamis (31/7/2014).
Menurut dia, saat melakukan pengecekan terhadap kemungkinan pemilih siluman, ditemukan ada bukti di 13 TPS, dari 75 TPS yang diperiksa. Untuk itu dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).
Soal 5.800 TPS lainnya yang dipersoalkan kubu Prabowo-Hatta karena tidak diperiksa. Padahal ada rekomendasi Bawaslu DKI, juga sudah disiapkan jawabannya.
"Kami sudah minta keterangan dari seluruh petugas PPS di 267 kelurahan di DKI, dan semuanya mengatakan tidak ada kebaratan saksi saat rapat pleno sehingga kami anggap tidak ada masalah di 5.800 TPS itu," jelasnya.
Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) akan melakukan sidang perdana sengketa pilpres pada tanggal 6 Agustus 2014, sedangkan sidang putusan sengketa pilpres pada 21 Agustus 2014.
(kri)
