Yang Patut Jadi Perhatian di Debat Putaran Terakhir
Yang Patut Jadi Perhatian di Debat Putaran Terakhir
A
A
A
JAKARTA - Debat capres-cawapres putaran terakhir dinilai sangat krusial karena menyangkut pengentasan kemiskinan dan kreasi lapangan pekerjaan, terutama di pedesaan. Mereka akan diuji visi dalam membangun kedaulatan pangan, sumber daya manusia desa yang kuat, serta kelestarian alam Indonesia.
Menurut Presidium Seknas Tani Henry Saragih, dalam visi misi kedua capres-cawapres, masalah tanah dianggap penting. Prabowo-Hatta menyatakan akan mencetak empat juta lahan baru. Sementara Jokowi-JK lebih spesifik dengan land reform sembilan juta hektar.
"Dalam detail, Jokowi-JK memang lebih unggul karena menambahkan akan meningkatkan akses petani gurem terhadap kepemilikan lahan, dari rata-rata 0,3 hektar menjadi dua hektar per keluarga. Indeks luas tanah di Indonesia adalah 0,72 yang berarti kepemilikan tanah amat sangat timpang. Jadi harus ada pengarusutamaan untuk akses tanah bagi petani kecil,” ujar Henry saat dihubungi Sindonews, Jumat (4/7/2014).
Henry menuturkan, dalam dua tahun belakangan, konflik agraria terus meningkat. Ia menyebutkan, dalam catatan Serikat Petani Indonesia, pada 2012 terdapat 195 konflik agraria dengan luas tanah 818.814 hektar, mengakibatkan 76 petani dikriminalisasi, 116.435 KK tergusur, dan tiga orang meninggal dunia.
Konflik tersebut meningkat pada 2013, menjadi 369 kasus dengan luas tanah 1.281.660 hektar, 369 petani dikriminalisasi, 139.874 KK tergusur, dan 21 meninggal dunia.
"Ini yang harus dijawab kedua kandidat dalam debat nanti, bagaimana mengembalikan tanah rakyat, membangun usaha tani, sekaligus menyelesaikan konflik yang menahun,” kata Henry.
Menurutnya, pertanyaan pada debat nanti tak hanya seputar Indonesia harus mengatasi impor pangan, tapi bagaimana kedaulatan pangan bisa bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat kecil.
Bagi Henry, kedaulatan pangan bukanlah program komando dan penuh siraman uang dari pusat. Kedaulatan pangan bisa dari inisiatif rakyat sendiri.
"Sejarah menunjukkan, rakyat memiliki pengetahuan tradisional dan kearifan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri," ucapnya.
Henry menuturkan, dalam debat nanti, kedua kandidat capres-cawapres harus mampu menggali upaya mengajak masyarakat untuk turut serta membangun sektor pangan dan pertanian di Indonesia. Menurutnya, upaya tersebut dapat dilakukan menerapkan pertanian organik berbasis keluarga.
"Kita jelas tahu jika benih, pupuk dan pestisida organik kita produksi mandiri maka ketergantungan input pertanian akan berkurang. Ekonomi desa juga lebih atraktif, kaum muda mau bertani lagi.”
"Yang perlu digarisbawahi bahwa pembangunan infrastruktur desa, penanggulangan kemiskinan dan kreasi lapangan kerja agar pertanian dan daerah pedesaan atraktif adalah kunci di debat terakhir," pungkasnya.
Menurut Presidium Seknas Tani Henry Saragih, dalam visi misi kedua capres-cawapres, masalah tanah dianggap penting. Prabowo-Hatta menyatakan akan mencetak empat juta lahan baru. Sementara Jokowi-JK lebih spesifik dengan land reform sembilan juta hektar.
"Dalam detail, Jokowi-JK memang lebih unggul karena menambahkan akan meningkatkan akses petani gurem terhadap kepemilikan lahan, dari rata-rata 0,3 hektar menjadi dua hektar per keluarga. Indeks luas tanah di Indonesia adalah 0,72 yang berarti kepemilikan tanah amat sangat timpang. Jadi harus ada pengarusutamaan untuk akses tanah bagi petani kecil,” ujar Henry saat dihubungi Sindonews, Jumat (4/7/2014).
Henry menuturkan, dalam dua tahun belakangan, konflik agraria terus meningkat. Ia menyebutkan, dalam catatan Serikat Petani Indonesia, pada 2012 terdapat 195 konflik agraria dengan luas tanah 818.814 hektar, mengakibatkan 76 petani dikriminalisasi, 116.435 KK tergusur, dan tiga orang meninggal dunia.
Konflik tersebut meningkat pada 2013, menjadi 369 kasus dengan luas tanah 1.281.660 hektar, 369 petani dikriminalisasi, 139.874 KK tergusur, dan 21 meninggal dunia.
"Ini yang harus dijawab kedua kandidat dalam debat nanti, bagaimana mengembalikan tanah rakyat, membangun usaha tani, sekaligus menyelesaikan konflik yang menahun,” kata Henry.
Menurutnya, pertanyaan pada debat nanti tak hanya seputar Indonesia harus mengatasi impor pangan, tapi bagaimana kedaulatan pangan bisa bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat kecil.
Bagi Henry, kedaulatan pangan bukanlah program komando dan penuh siraman uang dari pusat. Kedaulatan pangan bisa dari inisiatif rakyat sendiri.
"Sejarah menunjukkan, rakyat memiliki pengetahuan tradisional dan kearifan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri," ucapnya.
Henry menuturkan, dalam debat nanti, kedua kandidat capres-cawapres harus mampu menggali upaya mengajak masyarakat untuk turut serta membangun sektor pangan dan pertanian di Indonesia. Menurutnya, upaya tersebut dapat dilakukan menerapkan pertanian organik berbasis keluarga.
"Kita jelas tahu jika benih, pupuk dan pestisida organik kita produksi mandiri maka ketergantungan input pertanian akan berkurang. Ekonomi desa juga lebih atraktif, kaum muda mau bertani lagi.”
"Yang perlu digarisbawahi bahwa pembangunan infrastruktur desa, penanggulangan kemiskinan dan kreasi lapangan kerja agar pertanian dan daerah pedesaan atraktif adalah kunci di debat terakhir," pungkasnya.
(kri)
Explore More