KPU Diminta Lapisi Pengamanan Kotak Suara

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk mengamankan secara berlapis terhadap distribusi kotak suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014.

Hal itu disampaikan oleh tim ahli dari Lembaga Kajian Politik Emrus Corner. Langkah ini penting dilakukan untuk mengantisipasi kecurangan pada pada pilpres mendatang.

"Karenanya, Emrus Corner mengirimkan surat terbuka untuk KPU sebagai tanggungjawab moral mengajukan usulan mencegah kecurangan perjalanan rekapitulasi suara Pilpres 2014," ujar Direktur Emrus Corner, Emrus Sihombing dalam sebuah diskusi di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2014).

Dalam suratnya, Emrus menyampaikan beberapa solusi menjaga rekapitulasi dari kemungkinan praktik kecurangan. Pertama, dia menyarankan agar berita acara di tempat pemungutan suara dapat difoto.

"Lalu kirim melalui SMS atau MMS atau BlackBerry atau alat teknologi lain langsung ke KPU kabupaten, kota, provinsi dan pusat," katanya.

Dia juga meminta agar rangkap laporan tertulis hasil perhitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dikirim oleh panitia pemungutan suara (PPS) dan saksi dari kedua pasangan calon presiden (capres) ke kelurahan, kecamatan, KPU kabupaten atau kota serta KPU provinsi dan pusat yang disertai pengawalan.

"Sedangkan kotak suara dikirim langsung dari TPS ke KPU kabupaten atau kota tanpa singgah atau bermalam di kelurahan atau desa dan kecamatan," pintanya.

Dia juga menyarankan agar pengiriman kotak suara dilakukan secara terpisah dengan berita acara di TPS. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya rekayasa isi kotak suara dan berita acara.

Tak hanya itu, kata dia, kotak suara tidak perlu dikirim ke kelurahan dan kecamatan. "Sebab di dua tempat ini rawan penyimpangan," kata dia.

Terakhir, Emrus menyarankan supaya kota suara dikunci untuk menjami isi di dalamnya. "Gembok kotak suara minimal ada tiga," tuturnya.