Efisiensi Anggaran Berdampak pada Kinerja Polri

JAKARTA - Adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 dinilai akan berdampak pada kinerja Polri.

Wakil Ketua Komisi III Almuzammil Yusuf mengatakan, hingga kini Komisi III masih belum menerima Inpres dan saat ini masih dibahas dalam badan anggaran (Banggar) DPR. Dia meyakini adanya inpres tersebut akan berdampak bagi semua kementerian/lembaga.

“Pembahasan masih berada di banggar dan jika memang dikurangi maka akan berdampak serius bagi semua dan salah satunya Polri,” katanya kepada SINDO, Minggu 8 Juni 2014.

Ditanyakan pos-pos mana saja yang akan mendapatkan pemotongan, Muzzamil masih belum dapat memastikannya. Kepastian tersebut masih menunggu keputusan di Banggar DPR.

“Saya belum lihat jadi tentu belum bisa memutuskan. Bisa saja pengurangan di pos-pos tertentu atau pengurangan di semua pos secara merata,” ujarnya.

Politikus PKS ini pun mengaku sebelumnya salah satu mitra kerjanya yakni Komisi Yudisial (KY) sempat berkomunikasi. Dalam komunikasi tersebut KY pun mengatakan bahwa efisiensi anggaran juga cukup berdampak pada kinerjanya.

“Setelah dilakukan efisiensi mereka hanya dapat berapa miliar saja,” ujarnya.

Bahkan dia juga mengatakan bahwa di beberapa daerah malah sudah terlanjur tender. “Pemerintah daerah yang sudah tender pelabuhan kemudian ini dipotong,” ujarnya.

Kapolri Jenderal Sutarman mengatakan adanya efisiensi anggaran membuat kementerian/lembaga untuk lebih mengetatkan ikat pingang. Dia mengatakan anggaran negara saat ini telah mengalami defisit. “Inpres 4/2014 jatah efisiensi Rp5,78 triliun,” ungkapnya.

Dilanjutkannya, anggaran yang sudah terdistribusi juga akan terpotong. Dia mengatakan kepada Kapolres di seluruh Indonesia untuk memilah anggaran mana saja yang dapat dilakukan efisiensi.

“65% itu anggaran untuk gaji/pegawai. Sedangkan belanja modal Rp3,45 triliun. Efisiensi mana yang masih bisa kan tidak mungkin yang sudah terealisasi diefisiensi,” katanya.

Sutarman mengatakan penghematan ini pun nantinya akan kembali kepada pendapatan negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa anggaran Polri akan terpengaruh dengan dengan pendapatan negara.

Efisiensi anggaran ini sudah terasa ketika pasukan pengamanan untuk lebaran dikurangi. Hal ini sebagai mana yang diungkapkan Ketua Pelaksana Rapat Koordinasi Persiapan Operasi Ketupat, Brigjen Pol Carlo Brix Tewu mengakui adanya pengurangan personel yakni dari 6.000 menjadi 2.000.

Hal tersebut dampak dari efisiensi anggaran. Pengurangan personel merupakan bentuk penghematan anggaran. “Jadi tahun lalu itu 6.000 itu spontan saja karena ada permintaan masyarakat, masyarakat mengeluh karenanya Kapolri keluarkan kebijakan,” katanya.

Menurutnya, adanya penghematan tersebut pihaknya melakukan penelitian dan pengkajian, sehingga ada beberapa titik pengamanan pada lebaran mendatang yang akan dihilangkan. Namun untuk titik-titik rawan akan ada penebalan.

“Kekuatan itu akan kita minimalkan dengan hasil yang maksimal,” ujarnya.

Seperti yang diketahui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan rincian program/kegiatan yang dihemat kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Presiden dan Kepala UKP4 paling lambat tujuh hari sejak Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014.

Masing-masing kementerian/lembaga melakukan identifikasi secara mandiri (self blocking) terhadap program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2014, yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan.