Politik dinasti di daerah sudah tak wajar

Sindonews.com - Politik dinasti di daerah masih jauh dari apa yang terjadi di negara berdemokrasi mapan. Tidak hanya pada proses kompetisi pemilukada yang tidak sehat, pemerintahan yang dihasilkan juga tidak akan efektif.

Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan mengatakan, praktik politik dinasti di daerah seharusnya tidak menjadi masalah. Seperti halnya yang terjadi di Amerika Serikat, Keluarga Kennedy aktif dalam perpolitikan di sana.

"Tidak ada salahnya kalau punya kompetensi dan integtiras. Ini kan tidak. Malahan tidak ada yang sehat. Disana (Amerika Serikat) semua keluarganya sudah ada di politik," kata Djohermansyah saat ditemui di Kemendagri, Jakarta, Senin (14/4/2014).

Praktik politik dinasti marak terjadi di daerah. Misalnya saja, jika seorang kepala daerah telah habis masa jabatannya, keluarganya akan mencalonkan di periode berikutnya.

Hal tersebut terjadi karena seringkali politik dinasti hanya karena tidak ingin kehilangan kekuasaan dan menghalalkan segala cara tanpa mempertimbangkan kemampuan.

"Bapaknya sudah habis masa jabatan jadi bupati tiba-tiba anaknya yang pengusaha dicalonkan lalu terpilih. Istrinya yang hanya pimpinan PKK jadilah dia bupati," ungkapnya.

Selain tidak jelasnya kompetensi, tidak sehatnya politik dinasti adalah pada saat proses pemilukada. Dalam hal ini, sering kali petahana akan memberikan dukungan kuat kepada sanak saudaranya yang mencalonkan kepala daerah. Dengan demikian kompetisi yang terjadi tidak sehat juga.

"Mentang-mentang petahanana, dua periode, pimpinan partai di daerah pula lagi. Kemudian birokrasi, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), pegang uang, pegang tokoh masyarakat. Powerful itu. Padahal tidak punya track record, tidak pernah main di politik, cuma kegiatan sosial," pungkasnya.