Pertemuan ICPD, BKKBN kritik rendahnya bantuan global
Pertemuan ICPD, BKKBN kritik rendahnya bantuan global
A
A
A
Sindonews.com - Sidang pertemuan tahunan Komisi Kependudukan dan Pembangunan PBB resmi dibuka oleh Deputi Sekretaris Jenderal PBB dan diikuti delegasi dari 179 negara anggota PBB di gedung utama ECOSOC UN tepat pukul 10.00 waktu New York pada 7 April 2014.
Sidang ini dibuka oleh Deputi Sekretaris Jenderal PBB dan diikuti delegasi dari 179 negara anggota PBB. Sidang tahun ini akan melakukan penilaian terhadap status dari pelaksanaan program aksi ICPD Kairo tahun 1994.
Acara sidang dimulai dengan beberapa keynotes speaker terutama tokoh-tokoh kependudukan dunia yang terlibat langsung dengan International Conference on Population and Development (ICPD) Kairo.
Sidang yang dipimpin oleh Uruguay memberikan kesempatan kepada setiap negara peserta selama lima menit untuk menyampaikan pernyataan terkait pelaksanaan rencana aksi ICPD Kairo 2014 di negaranya. Pernyataan tersebut disesuai dengan laporan rencana aksi ICPD Kairo 2014 masing-masing negara kepada PBB.
Pada kesempatan ini, ketua delegasi RI Prof Fasli Jalal yang juga Kepala BKKBN mendapatkan kesempatan ke sembilan untuk menyampaikan statemennya mewakili Indonesia. Dalam statemennya, Fasli mengapresiasi atas laporan Sekjen PBB yang menggambarkan betapa pentingnya investasi bagi kesejahteraan penduduk secara global.
“Pada hari ini penduduk dunia sudah berjumlah 7,2 miliar dan kita butuh bagaimana setiap negara bisa membangun meningkatkan usaha-usaha pengendalian dan kesejahteraan penduduk berdasarkan pengalaman selama 20 tahun terakhir," ujar Fasli melalui rilis yang diterima Sindonews, Senin (14/4/2014).
Menurutnya, keluarga berencana akan tetap menjadi salah satu alat untuk menstabilkan pertumbuhan penduduk, terutama di negara-negara berkembang. Indonesia memberi perhatian terhadap ketidakadilan untuk distribusi pembiayaan berbagai program. Poin ini menjadi pertanyaan Indonesia yaitu mengenai rendahnya pembiayaan bantuan global terhadap program keluarga berencana.
Masalah yang dihadapi Indonesia saat ini, diperkirakan lebih dari 250 penduduk dengan jumlah kelahiran sekira 3,5 juta setiap tahunnya. Kejadian ini akan tetap berlangsung untuk satu dekade yang akan datang.
"Pertumbuhan penduduk bersamaan dengan pola baru, mulai dari jumlah balita, perkawinan, kematian, migrasi, urbanisasi dan penduduk usia tua. Semuanya ini memberi pengaruh terhadap perubahan struktur penduduk," ujarnya.
Ia menilai, solusinya dibutuhkan suatu yang komperhensif dan efektif dari suatu kebijakan pembangunan yang terkait dengan pengendalian pertumbuhan penduduk.
Pertemuan hari pertama dalam agenda tambahan (side event) akan membahas mengenai keberadaan program KB setelah ICPD Kairo, penanganan keberlangsungan pembangunan yang terkait dengan masalah urbanisasi, mengentaskan aborsi tidak aman, dan peranan profesional bidan dalam mempromosikan program kesehatan reproduksi remaja.
Baca berita:
47 tahun program KB, diklaim kurangi 100 juta penduduk
Sidang ini dibuka oleh Deputi Sekretaris Jenderal PBB dan diikuti delegasi dari 179 negara anggota PBB. Sidang tahun ini akan melakukan penilaian terhadap status dari pelaksanaan program aksi ICPD Kairo tahun 1994.
Acara sidang dimulai dengan beberapa keynotes speaker terutama tokoh-tokoh kependudukan dunia yang terlibat langsung dengan International Conference on Population and Development (ICPD) Kairo.
Sidang yang dipimpin oleh Uruguay memberikan kesempatan kepada setiap negara peserta selama lima menit untuk menyampaikan pernyataan terkait pelaksanaan rencana aksi ICPD Kairo 2014 di negaranya. Pernyataan tersebut disesuai dengan laporan rencana aksi ICPD Kairo 2014 masing-masing negara kepada PBB.
Pada kesempatan ini, ketua delegasi RI Prof Fasli Jalal yang juga Kepala BKKBN mendapatkan kesempatan ke sembilan untuk menyampaikan statemennya mewakili Indonesia. Dalam statemennya, Fasli mengapresiasi atas laporan Sekjen PBB yang menggambarkan betapa pentingnya investasi bagi kesejahteraan penduduk secara global.
“Pada hari ini penduduk dunia sudah berjumlah 7,2 miliar dan kita butuh bagaimana setiap negara bisa membangun meningkatkan usaha-usaha pengendalian dan kesejahteraan penduduk berdasarkan pengalaman selama 20 tahun terakhir," ujar Fasli melalui rilis yang diterima Sindonews, Senin (14/4/2014).
Menurutnya, keluarga berencana akan tetap menjadi salah satu alat untuk menstabilkan pertumbuhan penduduk, terutama di negara-negara berkembang. Indonesia memberi perhatian terhadap ketidakadilan untuk distribusi pembiayaan berbagai program. Poin ini menjadi pertanyaan Indonesia yaitu mengenai rendahnya pembiayaan bantuan global terhadap program keluarga berencana.
Masalah yang dihadapi Indonesia saat ini, diperkirakan lebih dari 250 penduduk dengan jumlah kelahiran sekira 3,5 juta setiap tahunnya. Kejadian ini akan tetap berlangsung untuk satu dekade yang akan datang.
"Pertumbuhan penduduk bersamaan dengan pola baru, mulai dari jumlah balita, perkawinan, kematian, migrasi, urbanisasi dan penduduk usia tua. Semuanya ini memberi pengaruh terhadap perubahan struktur penduduk," ujarnya.
Ia menilai, solusinya dibutuhkan suatu yang komperhensif dan efektif dari suatu kebijakan pembangunan yang terkait dengan pengendalian pertumbuhan penduduk.
Pertemuan hari pertama dalam agenda tambahan (side event) akan membahas mengenai keberadaan program KB setelah ICPD Kairo, penanganan keberlangsungan pembangunan yang terkait dengan masalah urbanisasi, mengentaskan aborsi tidak aman, dan peranan profesional bidan dalam mempromosikan program kesehatan reproduksi remaja.
Baca berita:
47 tahun program KB, diklaim kurangi 100 juta penduduk
(kri)
Explore More