Ini 8 daerah rawan konflik pemilu versi IPW
Selasa, 08 April 2014 - 09:25 WIB
Ini 8 daerah rawan konflik pemilu versi IPW
A
A
A
Sindonews.com - Situasi kamtibmas saat pencoblosan Pemilu 2014 diperkirakan berjalan aman dan kondusif, terutama di Ibu Kota Jakarta. Namun, tingkat kerawanan akan terjadi saat penghitungan maupun pasca penghitungan suara Pemilu 2014.
Indonesia Police Watch (IPW) memperkirakan, setidaknya ada delapan daerah rawan yang perlu diantisipasi Polri, yakni DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Selatan, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Tenggara (Sulteng), Maluku, dan Papua.
"Hal ini mengacu pada situasi menjelang Pemilu 2014, yakni dari Februari hingga awal April, yang terjadi 16 kasus kekerasan di berbagai tempat, di Aceh ada 11 kasus, yang terdiri dari penembakan, pembakaran, pelemparan granat dan pengeroyokan," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane melalui rilis yang diterima Sindonews, Selasa (8/4/2014).
Ia melanjutkan, sebanyak dua kasus terjadi di Yogyakarta mulai dari pelemparan bom molotov dan perkelahian massa kampanye. Untuk di Papua terjadi penembakan polisi dan TNI.
"Sumsel pembakaran kantor bupati dan di NTB pembakaran Gedung KPUD. Akibatnya empat orang tewas dan delapan luka," jelasnya.
Menurutnya, berbagai konflik yang terjadi ini menjadi potensi ancaman bagi situasi kamtibmas di sepanjang proses Pemilu 2014. Untuk itu, Mabes Polri diminta mencermati delapan daerah tersebut.
IPW menilai, terjadinya konflik di delapan daerah itu tak terlepas dari keteledoran pimpinan kepolisian di daerah tersebut. Yang tidak mencermati dan tidak melakukan deteksi dini maupun antisipasi dini secara maksimal.
"Untuk itu setelah proses Pemilu 2014 selesai, Kapolri perlu mengevaluasi dan mengganti para Kapolda dan Kapolres yang gagal menjaga situasi kamtibmas di wilayahnya," pungkasnya
Indonesia Police Watch (IPW) memperkirakan, setidaknya ada delapan daerah rawan yang perlu diantisipasi Polri, yakni DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Selatan, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Tenggara (Sulteng), Maluku, dan Papua.
"Hal ini mengacu pada situasi menjelang Pemilu 2014, yakni dari Februari hingga awal April, yang terjadi 16 kasus kekerasan di berbagai tempat, di Aceh ada 11 kasus, yang terdiri dari penembakan, pembakaran, pelemparan granat dan pengeroyokan," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane melalui rilis yang diterima Sindonews, Selasa (8/4/2014).
Ia melanjutkan, sebanyak dua kasus terjadi di Yogyakarta mulai dari pelemparan bom molotov dan perkelahian massa kampanye. Untuk di Papua terjadi penembakan polisi dan TNI.
"Sumsel pembakaran kantor bupati dan di NTB pembakaran Gedung KPUD. Akibatnya empat orang tewas dan delapan luka," jelasnya.
Menurutnya, berbagai konflik yang terjadi ini menjadi potensi ancaman bagi situasi kamtibmas di sepanjang proses Pemilu 2014. Untuk itu, Mabes Polri diminta mencermati delapan daerah tersebut.
IPW menilai, terjadinya konflik di delapan daerah itu tak terlepas dari keteledoran pimpinan kepolisian di daerah tersebut. Yang tidak mencermati dan tidak melakukan deteksi dini maupun antisipasi dini secara maksimal.
"Untuk itu setelah proses Pemilu 2014 selesai, Kapolri perlu mengevaluasi dan mengganti para Kapolda dan Kapolres yang gagal menjaga situasi kamtibmas di wilayahnya," pungkasnya
(kri)
