Moratorium iklan kampanye dinilai politik akal-akalan
Jum'at, 28 Februari 2014 - 14:23 WIB
Moratorium iklan kampanye dinilai politik akal-akalan
A
A
A
Sindonews.com - Moratorium iklan kampanye politik di media massa, telah disepakati oleh Komisi I DPR bersama gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilu legislatif (pileg).
Namun, setelah disepakatinya moratorium iklan kampanye tersebut, muncul reaksi pro dan kontra dari publik. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menilai, keputusan tersebut merupakan keputusan aneh.
Pasalnya, hal ini hanya akal-akalan elite partai politik (parpol) tertentu yang takut terhadap strategi sejumlah parpol, yang mampu menyosialisasikan parpolnya kepada masyarakat.
"Moratorium itu sebuah politik akal-akalan bagi elite parpol yang ketakutan terhadap strategi parpol yang mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat," kata Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Hanura Ahmad Rofiq saat dihubungi Sindonews, Jumat (28/2/2014).
Seperti diketahui, moratorium iklan kampanye telah disepakati oleh Komisi I DPR RI bersama gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pileg. Semua lembaga penyiaran dilarang menayangkan iklan yang berbau politik, dalam keputusan moratorium tersebut.
Moratorium tersebut disepakati setelah diskusi alot di rapat dengar pendapat Komisi I DPR RI belum lama ini, tentang iklan berbau politik yang tayang di sejumlah lembaga penyiaran, yang sebagian besar dimiliki oleh pimpinan parpol.
Namun, setelah disepakatinya moratorium iklan kampanye tersebut, muncul reaksi pro dan kontra dari publik. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menilai, keputusan tersebut merupakan keputusan aneh.
Pasalnya, hal ini hanya akal-akalan elite partai politik (parpol) tertentu yang takut terhadap strategi sejumlah parpol, yang mampu menyosialisasikan parpolnya kepada masyarakat.
"Moratorium itu sebuah politik akal-akalan bagi elite parpol yang ketakutan terhadap strategi parpol yang mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat," kata Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Hanura Ahmad Rofiq saat dihubungi Sindonews, Jumat (28/2/2014).
Seperti diketahui, moratorium iklan kampanye telah disepakati oleh Komisi I DPR RI bersama gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pileg. Semua lembaga penyiaran dilarang menayangkan iklan yang berbau politik, dalam keputusan moratorium tersebut.
Moratorium tersebut disepakati setelah diskusi alot di rapat dengar pendapat Komisi I DPR RI belum lama ini, tentang iklan berbau politik yang tayang di sejumlah lembaga penyiaran, yang sebagian besar dimiliki oleh pimpinan parpol.
(maf)
