KPU minta pemerintah cairkan anggaran PPLN
Kamis, 27 Februari 2014 - 16:03 WIB
KPU minta pemerintah cairkan anggaran PPLN
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku petugas Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) 'mogok' mengerjakan tahapan pemilu di luar negeri, lantaran belum turunnya anggaran dari pemerintah.
"Karena ada problem administrasi keuangan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), (anggaran) itu tidak bisa cair," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di Hotel Royal, Kuningan, Jakarta, Kamis (27/2/2014).
Dia meminta, pemerintah segera mengucurkan anggaran untuk PPLN. Sebab, pelaksanaan pemilu di luar negeri akan dilakukan lebih awal dibanding dengan pemilu dalam negeri.
Sebelumnya, masalah anggaran untuk PPLN hanya bermasalah untuk di Kuala Lumpur, Malaysia. Tetapi Ferry mengaku, hal itu ternyata berlaku hampir di 130 pewakilan PPLN yang tersebar di luar negeri. "Di KPU juga mengalami hambatan yang sama. Ini persoalan klasik," ujarnya.
Namun begitu, Ferry enggan menyebutkan berapa anggaran yang dipersiapkan untuk membiayai petugas PPLN tersebut. Sebab, hal itu menjadi kewenangan pemerintah dan DPR RI.
"Wah jumlahnya (anggaran) saya kurang paham. Tapi pada intinya kami berharap anggaran itu segera dicairkan," tutup Ferry.
"Karena ada problem administrasi keuangan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), (anggaran) itu tidak bisa cair," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di Hotel Royal, Kuningan, Jakarta, Kamis (27/2/2014).
Dia meminta, pemerintah segera mengucurkan anggaran untuk PPLN. Sebab, pelaksanaan pemilu di luar negeri akan dilakukan lebih awal dibanding dengan pemilu dalam negeri.
Sebelumnya, masalah anggaran untuk PPLN hanya bermasalah untuk di Kuala Lumpur, Malaysia. Tetapi Ferry mengaku, hal itu ternyata berlaku hampir di 130 pewakilan PPLN yang tersebar di luar negeri. "Di KPU juga mengalami hambatan yang sama. Ini persoalan klasik," ujarnya.
Namun begitu, Ferry enggan menyebutkan berapa anggaran yang dipersiapkan untuk membiayai petugas PPLN tersebut. Sebab, hal itu menjadi kewenangan pemerintah dan DPR RI.
"Wah jumlahnya (anggaran) saya kurang paham. Tapi pada intinya kami berharap anggaran itu segera dicairkan," tutup Ferry.
(maf)
