Konvensi Demokrat, Hayono manfaatkan setiap momentum
A
A
A
Sindonews.com - Masih ada waktu hingga April 2014 bagi Hayono Isman untuk mendongkrak elektabilitas dan popularitasnya sebagai peserta Konvensi Calon Presiden (Capres) dari Partai Demokrat. Dia yakin dalam waktu yang tersisa itu mampu menyalip elektabilitas dan popularitas rekannya dalam perhelatan konvensi.
Sementara itu dalam kesempatan debat kandidat hari ini di Palembang Sumatera Selatan, anggota Komisi I DPR ini lebih fokus pada masalah infrastruktur dan belum optimalnya pertanian serta pariwisata di Sumsel.
"Saya kerja keras, bagaimana dapat memanfaatkan panggung konvensi untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas," ujar Hayono di Palembang, Sabtu (25/1/2014).
Menurutnya, penanganan infrastruktur lambat dan terkesan reaktif. Contohnya adalah perbaikan dan pembangunan jalan dilakukan tiap tahun. Baginya sikap ini bentuk pemborosan secara materi dan waktu.
"Indikasi ada KKN di situ yang menghambat pembangunan infrastruktur yang berkualitas, sehingga setiap tahun kita harus memperbaiki ya kalau diperbaiki, kalau tidak seperti sekarang di Sumsel," terangnya.
Pada kesempatan itu, Hayono juga menyinggung persoalan maraknya korupsi di pemerintah daerah. KPK selama ini hanya menangani korupsi di tingkat nasional kelas kakap tapi tidak ada yang menangani korupsi kelas teri, padahal jumlahnya sangat banyak jika digabung jadi satu.
"Saya setuju yang kakap harus diberantas. Tapi bukan berarti yang teri harus dibiarkan. Coba kita pikirkan kalau KPK ada di daerah bagaimana pengorganisasiannya," tukasnya.
Berita:
Konvensi Demokrat, Hayono siap bersaing dengan Marzuki.
Sementara itu dalam kesempatan debat kandidat hari ini di Palembang Sumatera Selatan, anggota Komisi I DPR ini lebih fokus pada masalah infrastruktur dan belum optimalnya pertanian serta pariwisata di Sumsel.
"Saya kerja keras, bagaimana dapat memanfaatkan panggung konvensi untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas," ujar Hayono di Palembang, Sabtu (25/1/2014).
Menurutnya, penanganan infrastruktur lambat dan terkesan reaktif. Contohnya adalah perbaikan dan pembangunan jalan dilakukan tiap tahun. Baginya sikap ini bentuk pemborosan secara materi dan waktu.
"Indikasi ada KKN di situ yang menghambat pembangunan infrastruktur yang berkualitas, sehingga setiap tahun kita harus memperbaiki ya kalau diperbaiki, kalau tidak seperti sekarang di Sumsel," terangnya.
Pada kesempatan itu, Hayono juga menyinggung persoalan maraknya korupsi di pemerintah daerah. KPK selama ini hanya menangani korupsi di tingkat nasional kelas kakap tapi tidak ada yang menangani korupsi kelas teri, padahal jumlahnya sangat banyak jika digabung jadi satu.
"Saya setuju yang kakap harus diberantas. Tapi bukan berarti yang teri harus dibiarkan. Coba kita pikirkan kalau KPK ada di daerah bagaimana pengorganisasiannya," tukasnya.
Berita:
Konvensi Demokrat, Hayono siap bersaing dengan Marzuki.
(kur)