PPI: Somasi sedang tren
Sabtu, 25 Januari 2014 - 00:16 WIB
PPI: Somasi sedang tren
A
A
A
Sindonews.com - Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) menilai somasi yang sudah beberapa kali dilakukan oleh kuasa hukum keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai hal yang lumrah.
Menurut Sekretaris Jenderal PPI I Gede Pasek Suardika, SBY lebih baik melakukan somasi terhadap orang yang kerap menuding dirinya, daripada menggunakan seluruh fasilitas dan lembaga negara untuk kepentingan pribadinya seperti pada masa Orde Baru.
"Ini penting, tinggal nanti (apakah) instrumennya akan sama, misalnya apakah A melaporkan ke polisi sama ketika si B melaporkan ke polisi. Kalau perlakuannya sama maka baik, tapi kalau tidak itu yang harus kita kontrol. Dibanding jaman petrus, itu kan malah tidak sehat jadi kalau masih somasi tidak ada masalah," kata Pasek di Markas PPI, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (24/1/2014).
Pasek menambahkan, saat ini somasi sedang menjadi tren. Karena itu, lanjut dia, pihak-pihak yang disomasi kuasa hukum SBY jangan menanggapi dengan berlebihan.
"Trennya sekarang kan somasi, ya kita ikut somasi, biasa saja. Asal jangan marah yang mensomasi ketika dia disomasi. Jadi jangan saya malah dituduh tidak tahu terima kasih," pungkas Pasek.
Seperti diberitakan Sindonews, kuasa hukum pribadi Presiden SBY, Palmer Situmorang menegaskan, pihaknya telah mengirimkan somasi kepada Fahri Hamzah.
Ia disomasi terkait pernyataannnya yang menyebut nama putra SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) wajib diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus Hambalang.
Surat tersebut pun telah dikirimkan pada 17 Januari 2014 dan akan ditunggu jawabannya atas somasi itu pada 27 Januari 2014. Selain itu, kuasa hukum SBY juga mensomasi Rizal Ramli dan aktivis Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Sri Mulyono.
Somasi kepada Rizal Ramli yang kedua akan diajukan jika tidak ada niat baik dari pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikannya.
Baca berita:
Din: Orang yang disomasi SBY jangan takut
Menurut Sekretaris Jenderal PPI I Gede Pasek Suardika, SBY lebih baik melakukan somasi terhadap orang yang kerap menuding dirinya, daripada menggunakan seluruh fasilitas dan lembaga negara untuk kepentingan pribadinya seperti pada masa Orde Baru.
"Ini penting, tinggal nanti (apakah) instrumennya akan sama, misalnya apakah A melaporkan ke polisi sama ketika si B melaporkan ke polisi. Kalau perlakuannya sama maka baik, tapi kalau tidak itu yang harus kita kontrol. Dibanding jaman petrus, itu kan malah tidak sehat jadi kalau masih somasi tidak ada masalah," kata Pasek di Markas PPI, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (24/1/2014).
Pasek menambahkan, saat ini somasi sedang menjadi tren. Karena itu, lanjut dia, pihak-pihak yang disomasi kuasa hukum SBY jangan menanggapi dengan berlebihan.
"Trennya sekarang kan somasi, ya kita ikut somasi, biasa saja. Asal jangan marah yang mensomasi ketika dia disomasi. Jadi jangan saya malah dituduh tidak tahu terima kasih," pungkas Pasek.
Seperti diberitakan Sindonews, kuasa hukum pribadi Presiden SBY, Palmer Situmorang menegaskan, pihaknya telah mengirimkan somasi kepada Fahri Hamzah.
Ia disomasi terkait pernyataannnya yang menyebut nama putra SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) wajib diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus Hambalang.
Surat tersebut pun telah dikirimkan pada 17 Januari 2014 dan akan ditunggu jawabannya atas somasi itu pada 27 Januari 2014. Selain itu, kuasa hukum SBY juga mensomasi Rizal Ramli dan aktivis Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Sri Mulyono.
Somasi kepada Rizal Ramli yang kedua akan diajukan jika tidak ada niat baik dari pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikannya.
Baca berita:
Din: Orang yang disomasi SBY jangan takut
(kri)
