Elpiji, sandiwara politik SBY
Senin, 06 Januari 2014 - 21:13 WIB
Elpiji, sandiwara politik SBY
A
A
A
Sindonews.com - Sandiwara politik yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pemerintah dalam memainkan isu kenaikan harga elpiji 12 kilogram dinilai terlalu vulgar. Kebijakan tersebut dipandang hanya basa-basi menjelang Pemilu pada 9 April mendatang.
"Sudah vulgar banget lah sejak awal, sama persis seperti harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik pada 2009 diklaim turunkan tiga kali, seolah-olah partai penguasa Presiden SBY dan Partai Demokrat pura-pura tarik simpati rakyat," kata Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat, Senin (6/01/2014).
Sebab sepanjang tahun 2013, kata Cecep, partai berlambang bintang itu didera banyak kasus korupsi. Tak hanya elpiji, Cecep juga melihat program pencitraan lainnya ada pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
"Pencitraan, saya sudah tahu sejak awal Presiden SBY bohong, kebohongan publik, enggak mungkin banget Pertamina itu kan BUMN yang melewati RUPS, masa enggak tahu kebijakan tersebut, ini kan sudah bohong," tukasnya.
Hal itu dilakukan, lanjutnya, agar mengincar pemilih yang berpikir irasional seolah menganggap keputusan Presiden SBY pro rakyat. Cecep mengakui memang masih banyak pemilih irasional di Indonesia, karena itu dibutuhkan peran media untuk menyadarkan bahwa ini semua hanya sandiwara politik.
"Pemilih irasional masih banyak, seberapa pengaruhnya ini pada pencitraan, ini kan juga tergantung pada perolehan suara partai, suara pemilih, tapi kalau pemilih yang rasional tak akan terpengaruh," tegasnya.
Baca berita:
Tolak kenaikan elpiji 12 kg, SBY cari popularitas
"Sudah vulgar banget lah sejak awal, sama persis seperti harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik pada 2009 diklaim turunkan tiga kali, seolah-olah partai penguasa Presiden SBY dan Partai Demokrat pura-pura tarik simpati rakyat," kata Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat, Senin (6/01/2014).
Sebab sepanjang tahun 2013, kata Cecep, partai berlambang bintang itu didera banyak kasus korupsi. Tak hanya elpiji, Cecep juga melihat program pencitraan lainnya ada pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
"Pencitraan, saya sudah tahu sejak awal Presiden SBY bohong, kebohongan publik, enggak mungkin banget Pertamina itu kan BUMN yang melewati RUPS, masa enggak tahu kebijakan tersebut, ini kan sudah bohong," tukasnya.
Hal itu dilakukan, lanjutnya, agar mengincar pemilih yang berpikir irasional seolah menganggap keputusan Presiden SBY pro rakyat. Cecep mengakui memang masih banyak pemilih irasional di Indonesia, karena itu dibutuhkan peran media untuk menyadarkan bahwa ini semua hanya sandiwara politik.
"Pemilih irasional masih banyak, seberapa pengaruhnya ini pada pencitraan, ini kan juga tergantung pada perolehan suara partai, suara pemilih, tapi kalau pemilih yang rasional tak akan terpengaruh," tegasnya.
Baca berita:
Tolak kenaikan elpiji 12 kg, SBY cari popularitas
(kri)
