Cegah alih fungsi, Kemenhut integrasikan data hutan

Sindonews.com - Menyadari pentingnya peran kawasan hutan Indonesia dalam menjaga pertersediaan air dan pengembangan energi, pemerintah berencana melakukan pengintegrasian data kehutanan berbasis teknologi citra satelit.

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap hutan sekaligus mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

“Hutan Indonesia tidak hanya menghasilkan kayu, tapi juga mampu menyediakan lahan untuk pertanian, sumber pangan, air dan energi demi kedaulatan dan kemandirian bangsa. Selain untuk memonitor kawasan hutan, hal itu dilakukan untuk menjaga kawasan hutan agar tidak beralih fungsi,” ujar Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Bambang Soepijanto, di Yogyakarta, Senin (16/12/2013).

Saat menghadiri dies natalis UPN Veteran Yogyakart ke-55, Bambang menuturkan, program tersebut akan dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya.

Menurutnya, dengan menggunakan One Map Policy (OMP), data kehutanan Indonesia akan diintegrasikan melalui teknologi citra satelit berresolusi tinggi. Modal penguasaan lahan hutan yang dimiliki pemerintah sendiri, saat ini mencapai 130juta hektar atau hampir 70 persen dari daratan Indonesia.

“Ke depan, peranan hutan akan coba kami tingkatkan. Kami berupaya akan menjadikan hutan sebagai penopang hidup demi mewujudkan kecukupan pangan, ketersediaan energi dan air yang dinilai lebih penting dan strategis. Kami sendiri akan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Pertanian, ESDM dan PU demi singkrinosasi pelaksanaan kegiatan di lapangan,” jelasnya.

Diungkapkan Bambang, dari luas total hutan Indonesia, luas hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) saat ini hanya mencapai 18 hektar atau 9,53 persen saja. Padahal, keberadaan HPK tersebut dinilai berperan penting untuk mendukung surplus beras hingga 10juta ton di 2014 mendatang.

“Saat ini, Kementerian Kehutanan telah mencadangkan 307.000 hektar lahan di Kalimantan. Dari luas lahan cadangan tersebut, yang berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan ada sekitar 123.000 hektar,” tuturnya.