Program BPJS dinilai program keruk harta rakyat

Sindonews.com - Ketua Umum Front Nasional Pejuang Buruh Indonesia (FNPBI) Lukman Hakim mengatakan, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 1 Januari yang akan dikelola oleh BPJS, merupakan kegiatan negara yang hanya mengeruk dana dari masyarakat.

Seharusnya BPJS berjalan sesuai dengan hukum publik, bukan dengan pengalihan aset. Maka hal ini sangat berbahaya untuk negara berkembang.

Menurut dia, pemerintah harus mengembalikan kembali BUMN seperti Jamsostek. Hal ini dikarenakan, sistem yang diterapkan Jamsostek dapat dikelola dan dikembangkan ke jaminan kesehatan, kredit uang muka untuk pendidikan dan kendaraan.

"Sistem Jamsostek ini sama seperti sistem gotong royong. Ini yang dibutuhkan masyarakat dan buruh," ujar dia, Selasa (10/12/2013).

Dia mengaharapkan agar pemerintah lebih baik memperbaiki sistem Jamkesmas, yang seharusnya mampu melayani seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan upaya agar pelayanan kesehatan lebih tinggi, kualitas kesehatan meningkat dan biaya yang dikeluarkan APBN juga sedikit.

Klik di sini untuk berita terkait.