SBSI 92 nilai Program BPJS janggal
Selasa, 10 Desember 2013 - 22:08 WIB
SBSI 92 nilai Program BPJS janggal
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 92 Sunarti mengatakan, terjadi kejanggalan dalam Program BPJS. Terlebih jika melihat para buruh harus memberikan iuran.
Menurut dia, harus dipertanyakan dana-dana yang akan dikelola oleh BPJS, karena masyarakat dipaksakan untuk memberikan iuran termasuk para buruh.
"Buruh itu uangnya tak seberapa, upah mereka rendah. Diharapkan, pemerintah kembalikan pada sistem jamsostek," katanya, Selasa (10/12/2013).
Hal senada disampaikan Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indoesia Risma Abdullah, pemerintah tidak mempunyai ketetapan dan standarisasi kriteria orang miskin yang akan dibiayai kesehatanya.
Secara global, kata dia, para buruh dapat dikatakan miskin dan seharusnya mereka dibayarkan oleh pemerintah bukan ikut iuran.
Dia mengaku, sistem ini juga membuat bingung para buruh migran. Pasalnya mereka yang akan berangkat bekerja di luar negeri, diharuskan ikut membayar iuran sebagai perseta BPJS.
Sedangkan disamping itu, sebelum berangkat mereka harus membayar asuransi seperti asuransi pra penetapan dan penetapan.
"Jadinya cost-nya double. Mereka harus bayar di dalam negeri, dan juga harus membayar setelah nereka mau pergi dari Indonesia," kata dia.
Klik di sini untuk berita terkait.
Menurut dia, harus dipertanyakan dana-dana yang akan dikelola oleh BPJS, karena masyarakat dipaksakan untuk memberikan iuran termasuk para buruh.
"Buruh itu uangnya tak seberapa, upah mereka rendah. Diharapkan, pemerintah kembalikan pada sistem jamsostek," katanya, Selasa (10/12/2013).
Hal senada disampaikan Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indoesia Risma Abdullah, pemerintah tidak mempunyai ketetapan dan standarisasi kriteria orang miskin yang akan dibiayai kesehatanya.
Secara global, kata dia, para buruh dapat dikatakan miskin dan seharusnya mereka dibayarkan oleh pemerintah bukan ikut iuran.
Dia mengaku, sistem ini juga membuat bingung para buruh migran. Pasalnya mereka yang akan berangkat bekerja di luar negeri, diharuskan ikut membayar iuran sebagai perseta BPJS.
Sedangkan disamping itu, sebelum berangkat mereka harus membayar asuransi seperti asuransi pra penetapan dan penetapan.
"Jadinya cost-nya double. Mereka harus bayar di dalam negeri, dan juga harus membayar setelah nereka mau pergi dari Indonesia," kata dia.
Klik di sini untuk berita terkait.
(stb)
