Politikus Demokrat dukung pemeriksaan di kantor Boediono
Selasa, 26 November 2013 - 10:34 WIB
Politikus Demokrat dukung pemeriksaan di kantor Boediono
A
A
A
Sindonews.com - Pemeriksaan Boediono di kantornya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus Bank Century dinilai publik terkesan diam-diam. Namun, pandangan berbeda datang dari politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul.
Menurutnya, KPK sudah dalam posisi yang benar dalam melakukan pemeriksaan tersebut. Maka itu, dirinya mengimbau kepada semua pihak untuk memahami apa yang dilakukan lembaga antikorupsi itu.
"Kurang apa Pak Abraham (Ketua KPK), terlalu terbuka disalahi, sekarang diam salah lagi," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2013).
Bahkan, anggota Komisi III DPR itu juga meminta semua pihak untuk mendukung segala langkah Ketua KPK Abraham Samad dalam menuntaskan kasus dana talangan Bank Century yang merugikan negara hingga Rp6,7 triliun itu.
"Sudah lah, Abraham mau lakukan apa jangan kita vonis Abraham dong, enggak baik bos, sedih aku," tegasnya.
Ruhut melanjutkan, KPK bisa melakukan pemeriksaan di mana saja, termasuk di kantor Wakil Presiden Boediono. "Itu hak KPK, waktu Sri Mulyani (diperiksa) di Amerika. Jangan lah kita zalimi Pak Boediono juga," tukasnya.
Berita Boediono diperiksa KPK sembilan jam di kantornya.
Menurutnya, KPK sudah dalam posisi yang benar dalam melakukan pemeriksaan tersebut. Maka itu, dirinya mengimbau kepada semua pihak untuk memahami apa yang dilakukan lembaga antikorupsi itu.
"Kurang apa Pak Abraham (Ketua KPK), terlalu terbuka disalahi, sekarang diam salah lagi," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2013).
Bahkan, anggota Komisi III DPR itu juga meminta semua pihak untuk mendukung segala langkah Ketua KPK Abraham Samad dalam menuntaskan kasus dana talangan Bank Century yang merugikan negara hingga Rp6,7 triliun itu.
"Sudah lah, Abraham mau lakukan apa jangan kita vonis Abraham dong, enggak baik bos, sedih aku," tegasnya.
Ruhut melanjutkan, KPK bisa melakukan pemeriksaan di mana saja, termasuk di kantor Wakil Presiden Boediono. "Itu hak KPK, waktu Sri Mulyani (diperiksa) di Amerika. Jangan lah kita zalimi Pak Boediono juga," tukasnya.
Berita Boediono diperiksa KPK sembilan jam di kantornya.
(kur)
