Kericuhan di MK bukti masyarakat belum siap berdemokrasi

Sindonews.com - Kericuhan di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) disesalkan banyak pihak. Kericuhan itu ditengarai sebagai indikator ketidaksiapan masyarakat dengan sistem demokrasi yang ada saat ini.

"Saya pikir kita belum siap berdemokrasi," kata Otto Hasibun, tim kuasa hukum mantan Ketua MK Akil Mochtar saat dihubungi Sindonews, Kamis (14/11/2013).

Menurutnya, kejadian tersebut memang tidak pernah terjadi sebelumnya. Seharusnya, setiap pasangan calon yang berperkara di MK harus siap kalah dan menang. Setiap massa pendukung harus bisa menahan diri.

"Saya sesalkan, sebenarnya bagi saya itu sebagai peringatan, pemohon maupun yang lain kalau ada persidangan harus bisa mengendalikan massanya," tukasnya.

Seperti diberitakan, putusan sengketa Pemilukada Provinsi Maluku di Gedung Mahkamah Konstitusi berakhir ricuh. Puluhan pendukung salah satu calon pasangan gubernur dan wakil gubernur merangsek masuk ke ruang sidang dan nyaris menghajar majelis hakim.

Kerusuhan yang terjadi sekira puku 11.30 WIB tadi siang, bermula saat beberapa pendukung salah satu pasangan calon berteriak-teriak di luar ruang sidang, Lantai 2, Gedung MK, saat majelis hakim konstitusi menggelar sidang putusan sengketa ulang Pemilukada Provinsi Maluku.

Hanya beberapa menit, puluhan massa merangsek masuk ke ruang sidang. Mereka pun mengejar majelis hakim. Para majelis hakim pun berlarian mengamankan diri masing-masing lewat pintu belakang. Sayangnya, pihak aparat kepolisian di Gedung MK hanya sedikit. Aparat nampak tak bisa berbuat apa-apa.