Kasus TKI di Malaysia, Timwas TKI temui Anwar Ibrahim
Kasus TKI di Malaysia, Timwas TKI temui Anwar Ibrahim
A
A
A
Sindonews.com - Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI) DPR RI, melakukan pertemuan dengan tokoh oposisi Malaysia Anwar Ibrahim. Dalam pertemuan ini membahas soal persoalan hukum yang dihadapi TKI di Malaysia.
Wakil Ketua Timwas TKI Poempida Hidyatullah mengatakan, pihaknya akan berangkat ke Malaysia untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah Malaysia dan pihak Parlemen Malaysia.
"Pada 14-17 November ini kita akan ke Malaysia. Rencana pimpinan DPR akan ikut. Kunjungan ini untuk mengkroscek beberapa hal masalah hukum TKI di Malaysia. Kita juga meminta komitmen pemerintah Malaysia soal perdagangan manusia," ujar Poempida di Hotel Sultan lewat rilis yang diterima Sindonews, Rabu (6/11/2013).
Ditambahkan Poempida, sekarang ini sekitar 300 TKI di Malaysia tengah menghadapi masalah hukum. Masalahnya bukan kasus pembunuhan saja, tapi kasus-kasus kecil seperti pencurian.
"Kita akan update siapa pengacara TKI di sana, apakah ditangani dengan baik, kita minta Kementrian Luar Negeri untuk menangani ini," jelasnya.
Timwas sendiri sudah bekerja 2-3 minggu ini. Berbagai pihak sudah dipanggil untuk dimintai penjelasan. "Timwas TKI minggu lalu sudah panggil BNP2TKI dan LSM yang konsen pada TKI untuk diminta masukan/pendapat," tambahnya.
Sementara itu, Tokoh Oposisi Malaysia Anwar Ibrahim menjelaskan, dirinya siap membantu pemerintahan Indonesia, khususnya Timwas TKI untuk mempertemukan dan menyokong penanganan TKI dengan Parlemen Malaysia.
"Saya akan membantu. Nanti selain bertemu perwakilan pemerintahan Malaysia juga ketemu dengan anggota Parlemen Malaysia," kata Anwar.
Lebih lanjut, Anwar menambahkan, permasalahan tenaga kerja asing di Malaysia memang kurang ditanggapi positif oleh media di Malaysia. Sehingga, bila ada kasus perkosaan dan penganiayaan oleh majikan, kurang terpublikasi.
“Yang penting harus diselesaikan tidak boleh tertangguh. Gambaran media terhadap pekerja asing negatif. Kalau ada kasus perkosaan, aksi kriminal tidak diberi liputan," tegas Anwar.
Sementara, Senior Advisor BNP2TKI, Rahmat Ismail mendukung Timwas TKI untuk membantu menyelesaikan masalah TKI di Malaysia. Dirinya menyarankan agar pemerintah Indonesia melakukan perjanjian yang jelas dengan pemerintah Malaysia.
“Harus ada perjanjian yang jelas. Misalnya, harus memasukan hari Minggu sebagai hari libur bagi pekerja, paspor harus dipegang oleh pekerja,” ungkapnya.
Baca berita:
Pemerintah didesak pikirkan nasib 73 ribu TKI di Arab
Wakil Ketua Timwas TKI Poempida Hidyatullah mengatakan, pihaknya akan berangkat ke Malaysia untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah Malaysia dan pihak Parlemen Malaysia.
"Pada 14-17 November ini kita akan ke Malaysia. Rencana pimpinan DPR akan ikut. Kunjungan ini untuk mengkroscek beberapa hal masalah hukum TKI di Malaysia. Kita juga meminta komitmen pemerintah Malaysia soal perdagangan manusia," ujar Poempida di Hotel Sultan lewat rilis yang diterima Sindonews, Rabu (6/11/2013).
Ditambahkan Poempida, sekarang ini sekitar 300 TKI di Malaysia tengah menghadapi masalah hukum. Masalahnya bukan kasus pembunuhan saja, tapi kasus-kasus kecil seperti pencurian.
"Kita akan update siapa pengacara TKI di sana, apakah ditangani dengan baik, kita minta Kementrian Luar Negeri untuk menangani ini," jelasnya.
Timwas sendiri sudah bekerja 2-3 minggu ini. Berbagai pihak sudah dipanggil untuk dimintai penjelasan. "Timwas TKI minggu lalu sudah panggil BNP2TKI dan LSM yang konsen pada TKI untuk diminta masukan/pendapat," tambahnya.
Sementara itu, Tokoh Oposisi Malaysia Anwar Ibrahim menjelaskan, dirinya siap membantu pemerintahan Indonesia, khususnya Timwas TKI untuk mempertemukan dan menyokong penanganan TKI dengan Parlemen Malaysia.
"Saya akan membantu. Nanti selain bertemu perwakilan pemerintahan Malaysia juga ketemu dengan anggota Parlemen Malaysia," kata Anwar.
Lebih lanjut, Anwar menambahkan, permasalahan tenaga kerja asing di Malaysia memang kurang ditanggapi positif oleh media di Malaysia. Sehingga, bila ada kasus perkosaan dan penganiayaan oleh majikan, kurang terpublikasi.
“Yang penting harus diselesaikan tidak boleh tertangguh. Gambaran media terhadap pekerja asing negatif. Kalau ada kasus perkosaan, aksi kriminal tidak diberi liputan," tegas Anwar.
Sementara, Senior Advisor BNP2TKI, Rahmat Ismail mendukung Timwas TKI untuk membantu menyelesaikan masalah TKI di Malaysia. Dirinya menyarankan agar pemerintah Indonesia melakukan perjanjian yang jelas dengan pemerintah Malaysia.
“Harus ada perjanjian yang jelas. Misalnya, harus memasukan hari Minggu sebagai hari libur bagi pekerja, paspor harus dipegang oleh pekerja,” ungkapnya.
Baca berita:
Pemerintah didesak pikirkan nasib 73 ribu TKI di Arab
(kri)
Explore More