Kemenag bantah BSM tersalurkan 7,8 persen
Kemenag bantah BSM tersalurkan 7,8 persen
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Agama (Kemenag) membantah penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) baru 7,8 persen. Hal ini dikatakan merupakan data lama tiga minggu lalu. Sedangkan data baru saat ini penyerapan BSM sudah mencapai 34,6 persen.
Bantahan ini disampaikan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) Nur Syam. “Itu data lama yang kami sampaikan kepada Menko Kesra. Sekarang kami sudah meminta TNP2K untuk memperbarui data penyerapan BSM,” tandasnya saat dihubungi SINDO, Minggu (27/10/2013).
Dia mengatakan, memang terjadi kendala dalam pencairan dana BSM, seperti revisi anggaran dan belum semua provinisi memiliki izin dari Kemenkeu untuk memiliki rekening penyalur. Dalam permasalahan revisi anggaran, anggaran BSM yang berasal dari APBN sebenarnya sudah direvisi sejak awal Agustus.
Namun berdasarkan perintah dari Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), revisi ini harus dilakukan bersama dengan revisi anggaran BSM di APBNP. Selain itu serapan dana APBNP melalui serapan KPS oleh masing-masing madrasah sangat rendah.
“Banyak masyarakat miskin yang tidak langsung menyerahkan KPS mereka ke madrasah untuk dilakukan pendataan. Saat ini baru sekira 13,8 persen,” kata dia.
Selain itu, tidak semua provinsi memiliki izin dari Kemenkeu untuk memiliki rekening penyalur. Hingga saat ini baru sekira 9 provinsi yang memiliki rekening penyalur. Nantinya Kanwil akan memilih bank yang akan menjadi kepanjangan tangan daerah untuk menyebarkan dana BSM dan langsung disebarkan kepada siswa yang bersangkutan.
“Nantinya uang akan dikirim dari KPN ke kanwil untuk disalurkan langsung oleh pihak bank atau PT Pos utuk disalurkan langsung ke penerimanya. Karena saat ini tidak boleh menggunakan rekening kolektif,” kata dia.
Lanjut dia, proses ini sangat membantu pemerintah dalam penyaluran BSM langsung kepada siswa yang bersangkutan. Saat ini sudah 35 persen BSM terserap dan tersalurkan.
Nur Syam menambahkan, Sebanyak 2,7 juta siswa menjadi target penerima dana BSM yang berasal dari APBN dan 3.070.000 siswa penerima BSM dari dana APBNP. Maka diperkirakan, jika semua provinsi sudah memiliki rekening penyalur diperkirakan sebanyak 80-90 persen dana BSM bisa terserap hingga pertengahan Desember.
Dalam mengatasi keterlambatan pendataan, Kemenag menggunakan Format Usulan Madrasah yang merupakan mekanisme pendataan yang dilakukan madrasah kepada para siswa. Data ini kemudian dikumpulkan dan diverifikasi oleh Kanwil Kemenag setempat atau Kabupaten Kota untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan (SK) untuk segera dicairkan dan disalurkan.
Diharapkan pendataan ini bisa membuat serapan dana BSM menjadi 70-80 persen. Untuk itu, diharapkan pendataan dapat selesai pada pertengahan November dan penyaluran dapat selesai pada pertengahan Desember,
“Kita harapkan dari anggran sebesar Rp1,7 triliun dari APBN dan APBN guna BSM dapat tersalurkan dengan tepat sasaran sesuai jadwal yang ditargetkan,” tegas dia.
Sebelumnya Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono, mengatakan penyerapan Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang disalurkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) masih sangat rendah sebesar 7,8 persen.
Hal ini berbeda dengan penyerapan BSM yang disalurkan oleh Kemendikbud sendiri. Dari data yang disampaikan Menko Kesra untuk jejang Madrasah Ibtdaiyah (MI) sebanyak 1,4 juta siswa baru tersalurkan 81 ribu, Madrasah Tsanawiyah (MTs) baru sebesar 79 ribu dan Madrasah Aliyah (MA) baru sebesar 55 ribu.
“Penyerapan BSM untuk MI 5,7 persen, MTs 8,4 persen, dan MA 13,8 persen. Maka sisa kuota masih sekira 2,3 juta atau masih kurang sekira 92,2 persen,” tandasnya saat ditemui di Kantor Menko Kesra kemarin.
Sementara itu, Deputi VII Pemberdayaan Kemiskinan Kemenko Kesra, Sujana Royat, mengatakan sosialisasi yang dilakukan Kemenag sangtalah kurang. Menurut dia, ada kendala khusus yang dihadapkan Kemenag beberapa waktu lalu dikarenakan Kemenag tidak ingin ada penamabahan dana seperti yang diminta oleh PT Pos dan memilih untuk bekerja sama dengan pihak bank.
“Ternyata pihak bank juga meminta tambahan dana untuk proses administrasi. Jadi lamanya berkutat diproses tersebut,” ujar dia.
Bantahan ini disampaikan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) Nur Syam. “Itu data lama yang kami sampaikan kepada Menko Kesra. Sekarang kami sudah meminta TNP2K untuk memperbarui data penyerapan BSM,” tandasnya saat dihubungi SINDO, Minggu (27/10/2013).
Dia mengatakan, memang terjadi kendala dalam pencairan dana BSM, seperti revisi anggaran dan belum semua provinisi memiliki izin dari Kemenkeu untuk memiliki rekening penyalur. Dalam permasalahan revisi anggaran, anggaran BSM yang berasal dari APBN sebenarnya sudah direvisi sejak awal Agustus.
Namun berdasarkan perintah dari Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), revisi ini harus dilakukan bersama dengan revisi anggaran BSM di APBNP. Selain itu serapan dana APBNP melalui serapan KPS oleh masing-masing madrasah sangat rendah.
“Banyak masyarakat miskin yang tidak langsung menyerahkan KPS mereka ke madrasah untuk dilakukan pendataan. Saat ini baru sekira 13,8 persen,” kata dia.
Selain itu, tidak semua provinsi memiliki izin dari Kemenkeu untuk memiliki rekening penyalur. Hingga saat ini baru sekira 9 provinsi yang memiliki rekening penyalur. Nantinya Kanwil akan memilih bank yang akan menjadi kepanjangan tangan daerah untuk menyebarkan dana BSM dan langsung disebarkan kepada siswa yang bersangkutan.
“Nantinya uang akan dikirim dari KPN ke kanwil untuk disalurkan langsung oleh pihak bank atau PT Pos utuk disalurkan langsung ke penerimanya. Karena saat ini tidak boleh menggunakan rekening kolektif,” kata dia.
Lanjut dia, proses ini sangat membantu pemerintah dalam penyaluran BSM langsung kepada siswa yang bersangkutan. Saat ini sudah 35 persen BSM terserap dan tersalurkan.
Nur Syam menambahkan, Sebanyak 2,7 juta siswa menjadi target penerima dana BSM yang berasal dari APBN dan 3.070.000 siswa penerima BSM dari dana APBNP. Maka diperkirakan, jika semua provinsi sudah memiliki rekening penyalur diperkirakan sebanyak 80-90 persen dana BSM bisa terserap hingga pertengahan Desember.
Dalam mengatasi keterlambatan pendataan, Kemenag menggunakan Format Usulan Madrasah yang merupakan mekanisme pendataan yang dilakukan madrasah kepada para siswa. Data ini kemudian dikumpulkan dan diverifikasi oleh Kanwil Kemenag setempat atau Kabupaten Kota untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan (SK) untuk segera dicairkan dan disalurkan.
Diharapkan pendataan ini bisa membuat serapan dana BSM menjadi 70-80 persen. Untuk itu, diharapkan pendataan dapat selesai pada pertengahan November dan penyaluran dapat selesai pada pertengahan Desember,
“Kita harapkan dari anggran sebesar Rp1,7 triliun dari APBN dan APBN guna BSM dapat tersalurkan dengan tepat sasaran sesuai jadwal yang ditargetkan,” tegas dia.
Sebelumnya Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono, mengatakan penyerapan Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang disalurkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) masih sangat rendah sebesar 7,8 persen.
Hal ini berbeda dengan penyerapan BSM yang disalurkan oleh Kemendikbud sendiri. Dari data yang disampaikan Menko Kesra untuk jejang Madrasah Ibtdaiyah (MI) sebanyak 1,4 juta siswa baru tersalurkan 81 ribu, Madrasah Tsanawiyah (MTs) baru sebesar 79 ribu dan Madrasah Aliyah (MA) baru sebesar 55 ribu.
“Penyerapan BSM untuk MI 5,7 persen, MTs 8,4 persen, dan MA 13,8 persen. Maka sisa kuota masih sekira 2,3 juta atau masih kurang sekira 92,2 persen,” tandasnya saat ditemui di Kantor Menko Kesra kemarin.
Sementara itu, Deputi VII Pemberdayaan Kemiskinan Kemenko Kesra, Sujana Royat, mengatakan sosialisasi yang dilakukan Kemenag sangtalah kurang. Menurut dia, ada kendala khusus yang dihadapkan Kemenag beberapa waktu lalu dikarenakan Kemenag tidak ingin ada penamabahan dana seperti yang diminta oleh PT Pos dan memilih untuk bekerja sama dengan pihak bank.
“Ternyata pihak bank juga meminta tambahan dana untuk proses administrasi. Jadi lamanya berkutat diproses tersebut,” ujar dia.
(rsa)
Explore More