Sikap elite Demokrat cederai nilai reformasi
Kamis, 19 September 2013 - 14:33 WIB
Sikap elite Demokrat cederai nilai reformasi
A
A
A
Sindonews.com - Sikap petinggi Partai Demokrat dianggap berlebihan dalam memberikan sanksi terhadap kadernya yang ikut bergabung dalam Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia bentukan Anas Urbaningrum.
Direktur Eksekutif Center for Analysis Research and Development (CARE) Jen Zuldi menegaskan, dengan dicopotnya Gede Pasek Suardika dan Saan Mustopa dari jabatannya karena ikut dengan PPI telah mencedrai nilai-nilai reformasi.
"Sikap petinggi Demokrat yang menghalangi kebebasan kadernya dalam berorganisasi telah mencedrai reformasi, bahkan memunculkan arogansi orde baru," tegas Jen Zuldi kepada SINDO, Kamis (19/9/2013).
Petinggi Demokrat, imbuhnya, terlalu berlebihan menanggapi kelahiran ormas PPI itu. Dijelaskan, dari segi manapun Demokrat tidak bisa melarang kadernya bergabung dengan ormas PPI.
Dari segi falsafah negara, PPI tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin setiap orang untuk berkumpul dan berserikat.
"Ini jelas-jelas berlebihan, dan seakan dipaksakan, kecuali PPI itu partai politik," tandasnya.
Dilanjutkan, jika melihat kepada AD/ART Partai demokrat juga tidak ada pelarangan pengurus partai untuk bergabung dengan ormas tertentu.
"Dalam AD/ART nya itu kader dilarang bergabung dengan ormas underbow salah satu partai politik tertentu, sementara PPI hanya sebagai ormas terbuka dan bisa dimasukin oleh lintas partai dan golongan," tegasnya.
Baca berita Copot Pasek & Saan, cermin Demokrat antidemokrasi
Direktur Eksekutif Center for Analysis Research and Development (CARE) Jen Zuldi menegaskan, dengan dicopotnya Gede Pasek Suardika dan Saan Mustopa dari jabatannya karena ikut dengan PPI telah mencedrai nilai-nilai reformasi.
"Sikap petinggi Demokrat yang menghalangi kebebasan kadernya dalam berorganisasi telah mencedrai reformasi, bahkan memunculkan arogansi orde baru," tegas Jen Zuldi kepada SINDO, Kamis (19/9/2013).
Petinggi Demokrat, imbuhnya, terlalu berlebihan menanggapi kelahiran ormas PPI itu. Dijelaskan, dari segi manapun Demokrat tidak bisa melarang kadernya bergabung dengan ormas PPI.
Dari segi falsafah negara, PPI tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin setiap orang untuk berkumpul dan berserikat.
"Ini jelas-jelas berlebihan, dan seakan dipaksakan, kecuali PPI itu partai politik," tandasnya.
Dilanjutkan, jika melihat kepada AD/ART Partai demokrat juga tidak ada pelarangan pengurus partai untuk bergabung dengan ormas tertentu.
"Dalam AD/ART nya itu kader dilarang bergabung dengan ormas underbow salah satu partai politik tertentu, sementara PPI hanya sebagai ormas terbuka dan bisa dimasukin oleh lintas partai dan golongan," tegasnya.
Baca berita Copot Pasek & Saan, cermin Demokrat antidemokrasi
(kri)
