Komisi I DPR: Kans Moeldoko jadi Panglima TNI besar
Selasa, 20 Agustus 2013 - 19:25 WIB
Komisi I DPR: Kans Moeldoko jadi Panglima TNI besar
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanudin menyatakan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Moeldoko, punya kans besar untuk jadi panglima TNI. Rekam jejak Moeldoko dinilai tidak bermasalah.
"Saya melihat kansnya cukup besar, cukup bagus. Saya lihat sampai sekarang tidak ada laporan negatif, tidak ada hal yang dapat menghambat karir dia," kata TB Hasanudin di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/8/2013).
Setelah menerima pengajuan Moeldoko sebagai calon panglima TNI dari Presiden, DPR menurutnya sudah melakukan beberapa langkah. Salah satunya adalah penelusuran track record Moeldoko selama ini.
Beberapa waktu lalu, pihaknya sudah mendatangi Komnas HAM untuk menanyakan apakah ada pelanggaran HAM yang pernah dilakukan Moeldoko atau tidak.
"Dari Komnas HAM itu (diketahui Moeldoko) tidak terdepan indikasi atau laporan dari publik telah terjadi pelanggaran yang dlakukan oleh Jenderal Moeldoko," ungkapnya.
Pihaknya juga sudah mendatangi KPK. KPK pun menyatakan TNI sudah menjalin MoU dengan KPK terkait pemberantasan korupsi di tubuh TNI. Personil TNI yang dipimpin Moeldoko juga tidak bermasalah dengan KPK.
Komisi I lalu meminta daftar kekayaan Moeldoko kepada KPK. "Kita minta daftar kekayaannya, akan dikirim secara resmi kepada Komisi I dan saya minta daftar kekayaannya silahkan dibuka ke publik," jelas TB Hasanudin.
Karena dua lembaga itu menyatakan Moeldoko tidak ada masalah, besar kemungkinan ia akan jadi panglima TNI. "Yang paling penting saya kira (keterangan) dari dua itu, Komnas HAM dan KPK," pungkas politisi PDIP itu.
"Saya melihat kansnya cukup besar, cukup bagus. Saya lihat sampai sekarang tidak ada laporan negatif, tidak ada hal yang dapat menghambat karir dia," kata TB Hasanudin di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/8/2013).
Setelah menerima pengajuan Moeldoko sebagai calon panglima TNI dari Presiden, DPR menurutnya sudah melakukan beberapa langkah. Salah satunya adalah penelusuran track record Moeldoko selama ini.
Beberapa waktu lalu, pihaknya sudah mendatangi Komnas HAM untuk menanyakan apakah ada pelanggaran HAM yang pernah dilakukan Moeldoko atau tidak.
"Dari Komnas HAM itu (diketahui Moeldoko) tidak terdepan indikasi atau laporan dari publik telah terjadi pelanggaran yang dlakukan oleh Jenderal Moeldoko," ungkapnya.
Pihaknya juga sudah mendatangi KPK. KPK pun menyatakan TNI sudah menjalin MoU dengan KPK terkait pemberantasan korupsi di tubuh TNI. Personil TNI yang dipimpin Moeldoko juga tidak bermasalah dengan KPK.
Komisi I lalu meminta daftar kekayaan Moeldoko kepada KPK. "Kita minta daftar kekayaannya, akan dikirim secara resmi kepada Komisi I dan saya minta daftar kekayaannya silahkan dibuka ke publik," jelas TB Hasanudin.
Karena dua lembaga itu menyatakan Moeldoko tidak ada masalah, besar kemungkinan ia akan jadi panglima TNI. "Yang paling penting saya kira (keterangan) dari dua itu, Komnas HAM dan KPK," pungkas politisi PDIP itu.
(kri)
