Demokrat bela SBY soal FPI
Selasa, 23 Juli 2013 - 12:52 WIB
Demokrat bela SBY soal FPI
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat (PD) Ramadhan Pohan menilai, jika teguran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Front Pembela Islam (FPI) adalah sikap yang tepat.
Menurutnya, wajar jika SBY menegur FPI terkait kericuhan di Kendal, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.
"Pernyataan teguran Presiden SBY soal ricuh Kendal oleh FPI, sudah tepat. Kepala Negara layak menegur elemen ormas yang menabrak aturan dan ketertiban," kata Ramadhan melalui keterangan tertulisnya, Selasa (23/7/2013).
Wakil Ketua Komisi I ini pun menilai langkah sweeping yang dilakukan FPI di wilayah tersebut telah melawan hukum.
"Amar makruf nahi mungkar itu bukan berarti semau gue, main hakim sendiri. Sweeping ala FPI, apapun alasannya, jelas kangkangi hukum. Ada kepolisian jika terjadi pelanggaran hukum," tegasnya.
Oleh karena itu, Ia pun mendukung langkah SBY yang menegur FPI terkait kericuhan tersebut. "Ricuh Kendal memang harus disikapi tegas oleh Presiden. Negara tak boleh kalah berhadapan dengan elemen yang gunakan provokasi kekerasan," kata dia.
"Jika dibiarkan FPI bersweeping dan negara mendiamkan, bisa jadi preseden buruk," pungkasnya.
Menurutnya, wajar jika SBY menegur FPI terkait kericuhan di Kendal, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.
"Pernyataan teguran Presiden SBY soal ricuh Kendal oleh FPI, sudah tepat. Kepala Negara layak menegur elemen ormas yang menabrak aturan dan ketertiban," kata Ramadhan melalui keterangan tertulisnya, Selasa (23/7/2013).
Wakil Ketua Komisi I ini pun menilai langkah sweeping yang dilakukan FPI di wilayah tersebut telah melawan hukum.
"Amar makruf nahi mungkar itu bukan berarti semau gue, main hakim sendiri. Sweeping ala FPI, apapun alasannya, jelas kangkangi hukum. Ada kepolisian jika terjadi pelanggaran hukum," tegasnya.
Oleh karena itu, Ia pun mendukung langkah SBY yang menegur FPI terkait kericuhan tersebut. "Ricuh Kendal memang harus disikapi tegas oleh Presiden. Negara tak boleh kalah berhadapan dengan elemen yang gunakan provokasi kekerasan," kata dia.
"Jika dibiarkan FPI bersweeping dan negara mendiamkan, bisa jadi preseden buruk," pungkasnya.
(lal)
