PKS minta SBY berlaku adil terhadap anggota Setgab
Kamis, 27 Juni 2013 - 15:23 WIB
PKS minta SBY berlaku adil terhadap anggota Setgab
A
A
A
Sindonews.com - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku pimpinan koalisi diminta jangan bersikap tebang pilih terhadap anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi pendukung Pemerintahan SBY-Boediono.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah meminta jangan hanya PKS yang diberi sanksi jika berseberangan dengan sikap koalisi. Harusnya, anggota partai koalisi lainnya yang berseberangan dengan sikap koalisi juga diberi sanksi.
Menurutnya, partai koalisi yang menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) juga harus diberi sanksi.
"Kalau soal (perbedaan pendapat di paripurna) BBM kenapa dihukum, soal lain kok enggak. Dalam RUU Ormas partai ada yang berbeda mau dihukum lagi?" ujar Fahri, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Belakangan ini desakan dari partai koalisi pendukung SBY semakin kuat untuk mengeluarkan PKS, karena berseberangan dengan sikap pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Sebaliknya, tidak ada wacana mengenai sanksi dari partai koalisi kepada Partai Amanat Nasional (PAN), partai yang dipimpin Hatta Rajasa itu tidak sejalan dengan pemerintah menyangkut pembahasan RUU Ormas di DPR.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah meminta jangan hanya PKS yang diberi sanksi jika berseberangan dengan sikap koalisi. Harusnya, anggota partai koalisi lainnya yang berseberangan dengan sikap koalisi juga diberi sanksi.
Menurutnya, partai koalisi yang menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) juga harus diberi sanksi.
"Kalau soal (perbedaan pendapat di paripurna) BBM kenapa dihukum, soal lain kok enggak. Dalam RUU Ormas partai ada yang berbeda mau dihukum lagi?" ujar Fahri, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Belakangan ini desakan dari partai koalisi pendukung SBY semakin kuat untuk mengeluarkan PKS, karena berseberangan dengan sikap pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Sebaliknya, tidak ada wacana mengenai sanksi dari partai koalisi kepada Partai Amanat Nasional (PAN), partai yang dipimpin Hatta Rajasa itu tidak sejalan dengan pemerintah menyangkut pembahasan RUU Ormas di DPR.
(kur)
