Sikap politik PKS dinilai ambigu

Sindonews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai tidak tegas. Pasalnya, meski sudah menyatakan menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), serta berseberangan dengan kebijakan partai koalisi, PKS enggan menarik kadernya yang jadi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II.

"Kebijakan mereka (PKS) untuk menyerahkan nasib kader PKS di kabinet kepada Presiden sebagai pemegang hak prerogatif menunjukan mereka tidak mempunyai sikap tegas atau ambigu," kata pengamat politik Founding Fathers House (FFH) Dian Permata kepada Sindonews, Kamis (13/6/2013) malam.

"Di sisi lain, PKS sudah menyatakan menolak dengan tegas kenaikan harga BBM. Bahkan, sikap itu dipertontonkan dengan menyebar spanduk yang berisikan tolak kenaikan BBM," tambahnya.

Dian mengatakan, pada posisi seperti ini partai pimpinan Anis Matta itu tidak memiliki sikap yang tegas. Pasalnya, hingga kini PKS belum juga menarik kadernya dari KIB jilid II ini, bahkan mereka berlindung dikata-kata hak prerogatif.

"Di titik inilah sikap politik PKS sangat ambigu alias tidak jelas. Tidak sepakat kenaikan harga BBM namun mempertahankan kader mereka di kabinet dengan berlindung di balik hak seorang presiden," pungkas pria yang juga lulusan Universitas Jayabaya ini.

Maka itu, Dian menilai, akrobat politik PKS makin memerjelas, jika mereka tidak memiliki ideologi politik. Apabila, kata dia, mereka memiliki ideologi yang jelas maka mereka harus memilih. "Ada di luar pemerintah atau di dalam pemerintah," tandas jebolan University Sains Malaysia (USM) ini.

Pada kesempatan itu dia mengatakan, jika PKS mengambil di luar pemerintah maka, partai tersebut harus menarik kader mereka di Kabinet. "Lalu mempertegas dengan sikap mereka terhadap isu kerakyatan. Seperti menolak kenaikan harga BBM, membongkar kembali kasus Century, mafia pajak, atau lainnya," tuntasnya.