Ini ketakutan Demokrat jika PKS 'didepak' dari Setgab

Sindonews.com - Partai Demokrat hingga hari ini masih belum mau mendeklrasikan secara tegas status keberadaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi. Sama seperti Demokrat, PKS juga belum berani menyatakan keluar dari koalisi.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Demokrat Andi Nurpati mengatakan, partainya tidak mau gegabah untuk 'menendang' PKS keluar dari koalisi.

Kalau PKS hanya diberi sanksi, kata dia, partai itu sudah pernah merasakannya ketika tahun 2011, salah satu menterinya Suharna Surapranata kena reshuffle dari Menteri Riset dan Teknologi (Menristek).

"Kalau hanya sanksi berupa pengurangan menteri, PKS sudah pengalaman kehilangan satu menteri. Mereka pikir mereka masih ada di DPR dan masih mempunyai kekuasaan di pemerintahan," katanya saat ditemui di Konsultasi Publik Peraturan KPU di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Kamis (13/6/2013).

Mantan komisioner KPU itu pun kemudian beralasan, jika hanya sanksi berupa pengurangan menteri dianggap kurang memberikan pembelajaran politik bagi partai koalisi lain serta publik kedepannya.

"Jadi PKS sebaiknya ambil sikap tegas deh jangan nunggu koalisi mengambil sikap. Mestinya tarik menterinya dan tarik diri dari koalisi kalau sudah tak sejalan dengan koalisi ini," tegasnya

Namun, saat ditanyakan mengapa partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu tidak mau mengambil opsi kedua untuk mendepak PKS dari setgab, Andi pun seakan trauma akan kondisi yang pernah dialami SBY pada zaman Megawati menjadi presiden.

"Dia bisa buat citra sendiri dan bisa diplintir. Bisa saja PKS bilangnya dia dizalimi. Bisa saja mereka mengatakan kami pertama koalisi, tapi sekarang tak dihargai," tandasnya.

Maka itu, Andi mencurigai, ini merupakan strategi PKS untuk mendapatkan simpatik dari masyarakat. "Kira-kira wacana ini yang telah dibuat PKS," katanya.