SBY lepas tangan dengan PKS
Kamis, 13 Juni 2013 - 13:47 WIB
SBY lepas tangan dengan PKS
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono tak juga mengambil sikap tegas, atas sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah dua kali membangkangi koalisi.
Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan, SBY telah menyerahkan nasib PKS di koalisi kepada para anggota partai pendukung Pemerintahan SBY-Boediono. yang tergabung dalam
Sekretariat Gabungan (Setgab).
"Saya kira Presiden tidak akan apa namanya, ya tentu menyerahkan sikap itu kepada parpol-parpol yang ada di koalisi. Tentu sikap itu nanti ditentukan yang ada di Setgab, Ketua Umum Parpol di koalisi," ujar Sudi, di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (13/6/2013).
PKS sebagai mitra koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono telah dua kali membangkangi rencana kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Bersubsidi (BBM). Tahun 2011, pemerintah gagal menaikkan harga BBM bersubsidi karena mekanisme pembahasan kebijakan ini di DPR tidak menemukan kata sepakat.
Sementara pemerintah bermaksud menaikkan harga BBM bersubsidi dengan alasan melonjaknya harga minyak mentah dunia. Namun PKS menunjukkan sikap berlawanan dengan pemerintah, dengan menolak kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi.
Kali ini pemerintah kembali merencakan untuk menaikkan harga BBM dengan alasan tidak ingin membebani pemerintahan selanjutnya setelah SBY-Boediono. Namun lagi-lagi PKS bertentangan dengan renca pemerintah. PKS tetap menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Atas sikap PKS yang bertentangan dengan pemerintah, SBY-Boediono hingga saat ini tetap mempertahankan PKS dalam koalisi. Sebaliknya, PKS juga tetap menyuarakan bertahan dalam koalisi dan mendukung pemerintahan SBY-Boediono.
Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan, SBY telah menyerahkan nasib PKS di koalisi kepada para anggota partai pendukung Pemerintahan SBY-Boediono. yang tergabung dalam
Sekretariat Gabungan (Setgab).
"Saya kira Presiden tidak akan apa namanya, ya tentu menyerahkan sikap itu kepada parpol-parpol yang ada di koalisi. Tentu sikap itu nanti ditentukan yang ada di Setgab, Ketua Umum Parpol di koalisi," ujar Sudi, di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (13/6/2013).
PKS sebagai mitra koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono telah dua kali membangkangi rencana kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Bersubsidi (BBM). Tahun 2011, pemerintah gagal menaikkan harga BBM bersubsidi karena mekanisme pembahasan kebijakan ini di DPR tidak menemukan kata sepakat.
Sementara pemerintah bermaksud menaikkan harga BBM bersubsidi dengan alasan melonjaknya harga minyak mentah dunia. Namun PKS menunjukkan sikap berlawanan dengan pemerintah, dengan menolak kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi.
Kali ini pemerintah kembali merencakan untuk menaikkan harga BBM dengan alasan tidak ingin membebani pemerintahan selanjutnya setelah SBY-Boediono. Namun lagi-lagi PKS bertentangan dengan renca pemerintah. PKS tetap menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Atas sikap PKS yang bertentangan dengan pemerintah, SBY-Boediono hingga saat ini tetap mempertahankan PKS dalam koalisi. Sebaliknya, PKS juga tetap menyuarakan bertahan dalam koalisi dan mendukung pemerintahan SBY-Boediono.
(lal)
