Gerindra: Indonesia negara pemasok perdagangan orang
Kamis, 13 Juni 2013 - 11:32 WIB
Gerindra: Indonesia negara pemasok perdagangan orang
A
A
A
Sindonews.com - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyatakan perang terhadap perdangan orang dan perbudakan modern yang terjadi di dalam maupun luar negeri.
Menurutnya, di era modern perempuan dan anak merupakan yang paling banyak diperdagangkan. Keduanya tidak hanya sebagai pelayan seks namun juga praktik perbudakan.
"Berdasarkan fakta di lapangan, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang," kata Anggota Komisi VIII Fraksi Partai Gerindra, Sumarjati Arjoso dalam diskusi Fraksi Gerindra, di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
"Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain misal kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan," lanjutnya.
Sumarjati juga mengatakan, Indonesia bukan lagi sebagai negara transit dan tujuan perdagangan orang, namun menjadi negara sumber pemasok praktik haram tersebut.
"Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah negara melainkan juga antar negara sehingga perlu kerja sama internasional," terangnya.
Terakhir, kata dia, maraknya praktik perdagangan orang tak lepas dari rendahnya kesejahteraan dan tingkat pendidikan masyarakat.
"Merupakan dampak dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah dan terbatasnya lapangan kerja, serta kurangnya sosialisasi peraturan tindak pidana perdagangan orang," tutupnya.
Menurutnya, di era modern perempuan dan anak merupakan yang paling banyak diperdagangkan. Keduanya tidak hanya sebagai pelayan seks namun juga praktik perbudakan.
"Berdasarkan fakta di lapangan, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang," kata Anggota Komisi VIII Fraksi Partai Gerindra, Sumarjati Arjoso dalam diskusi Fraksi Gerindra, di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
"Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain misal kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan," lanjutnya.
Sumarjati juga mengatakan, Indonesia bukan lagi sebagai negara transit dan tujuan perdagangan orang, namun menjadi negara sumber pemasok praktik haram tersebut.
"Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah negara melainkan juga antar negara sehingga perlu kerja sama internasional," terangnya.
Terakhir, kata dia, maraknya praktik perdagangan orang tak lepas dari rendahnya kesejahteraan dan tingkat pendidikan masyarakat.
"Merupakan dampak dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah dan terbatasnya lapangan kerja, serta kurangnya sosialisasi peraturan tindak pidana perdagangan orang," tutupnya.
(lal)
