Menko Polhukam bantah ada pembakaran gedung KJRI di Jeddah
Selasa, 11 Juni 2013 - 12:36 WIB
Menko Polhukam bantah ada pembakaran gedung KJRI di Jeddah
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Djoko Suyanto membantah terjadi aksi pembakaran saat kerusuhan di depan gedung Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), di Jalan Al Rehab Distrik, Jeddah, Arab Saudi, Minggu 9 Juni 2013 sekira 18.40 waktu setempat.
"Ada isu pembakaran, bukan pembakaran gedung, tapi pembakaran plastik," ujar Djoko Suyanto saat konferensi pers, di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2013).
Namun Djoko menyayangkan peristiwa kericuhan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di KJRI Jeddah, yang menewaskan satu orang TKI.
"Kami sangat berduka cita ada yang meninggal," katanya. Pemerintah, ujar dia, telah menginformasikan kepada pihak keluarga, baik yang berada di Arab Saudi maupun di tanah air, yakni Madura.
Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang meninggal dunia pada kerusuhan tersebut karena mengalami dehidrasi dan terinjak-injak, karena berdesak-desakan saat mengantre untuk mengurus amnesti atau pemutihan dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) sebagai syarat mendapatkan paspor dan izin kerja tinggal atau identitas diri (iqoma).
"Ada isu pembakaran, bukan pembakaran gedung, tapi pembakaran plastik," ujar Djoko Suyanto saat konferensi pers, di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2013).
Namun Djoko menyayangkan peristiwa kericuhan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di KJRI Jeddah, yang menewaskan satu orang TKI.
"Kami sangat berduka cita ada yang meninggal," katanya. Pemerintah, ujar dia, telah menginformasikan kepada pihak keluarga, baik yang berada di Arab Saudi maupun di tanah air, yakni Madura.
Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang meninggal dunia pada kerusuhan tersebut karena mengalami dehidrasi dan terinjak-injak, karena berdesak-desakan saat mengantre untuk mengurus amnesti atau pemutihan dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) sebagai syarat mendapatkan paspor dan izin kerja tinggal atau identitas diri (iqoma).
(lal)
