Kisruh di Setgab, SBY diminta segera turun tangan
Minggu, 09 Juni 2013 - 06:53 WIB
Kisruh di Setgab, SBY diminta segera turun tangan
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta segera tangani persoalan berseberangan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) soal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pasalnya, kalau permasalahan di Sekretariat Gabungan (Setgab) akan semakin tajam.
"Bila SBY tidak segera turun tangan soal ini, maka akan dikhawatirkan kontestasi politik antar elit di dalam setgab akan semakin meruncing," kata pakar pengamat komunikasi Universitas Mercu Buana Heri Budianto kepada Sindonews, Sabtu (8/6/2013).
Selain itu, kata dia, jika hal tersebut tidak segera diselesaikan, maka Partai Demokrat akan menuai kerugian dari sikap PKS tersebut. "Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi partai demokrat. Sebab anggota partai koalisi lainnya akan menilai bahwa SBY tidak tegas soal PKS," katanya.
Dia menyampaikan, kisruh di internal koalisi Setgab tersebut bisa dijadikan sebagai senjata untuk mengusir PKS dari koalisi dan mereshuffle para menterinya di Kabinet Indonesia bersatu (KIB) jilid II.
"Sementara itu di sisi lain, bisa jadi kisruh ini dijadikan senjata bagi anggota partai koalisi lain, sebagai momentum untuk mendesak PKS keluar dari koalisi lalu menarik tiga menterinya di kabinet lalu, partai-partai anggota koalisi merambisi merebut posisi menteri," bebernya.
Selain itu dia juga menilai, jika perbedaan pendapat di internal PKS juga sebagai bentuk strategi politik yang dimainkan partai tersebut untuk mendapatkan simpati masyarakat.
"Sikap berbeda yang ditunjukkan PKS soal BBM yakni menteri-menteri PKS mendukung pemerintah dan para petinggi PKS di partai menolak merupakan strategi komunikasi politik PKS dalam meraih simpati publik dan media massa," pungkasnya.
"Bila SBY tidak segera turun tangan soal ini, maka akan dikhawatirkan kontestasi politik antar elit di dalam setgab akan semakin meruncing," kata pakar pengamat komunikasi Universitas Mercu Buana Heri Budianto kepada Sindonews, Sabtu (8/6/2013).
Selain itu, kata dia, jika hal tersebut tidak segera diselesaikan, maka Partai Demokrat akan menuai kerugian dari sikap PKS tersebut. "Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi partai demokrat. Sebab anggota partai koalisi lainnya akan menilai bahwa SBY tidak tegas soal PKS," katanya.
Dia menyampaikan, kisruh di internal koalisi Setgab tersebut bisa dijadikan sebagai senjata untuk mengusir PKS dari koalisi dan mereshuffle para menterinya di Kabinet Indonesia bersatu (KIB) jilid II.
"Sementara itu di sisi lain, bisa jadi kisruh ini dijadikan senjata bagi anggota partai koalisi lain, sebagai momentum untuk mendesak PKS keluar dari koalisi lalu menarik tiga menterinya di kabinet lalu, partai-partai anggota koalisi merambisi merebut posisi menteri," bebernya.
Selain itu dia juga menilai, jika perbedaan pendapat di internal PKS juga sebagai bentuk strategi politik yang dimainkan partai tersebut untuk mendapatkan simpati masyarakat.
"Sikap berbeda yang ditunjukkan PKS soal BBM yakni menteri-menteri PKS mendukung pemerintah dan para petinggi PKS di partai menolak merupakan strategi komunikasi politik PKS dalam meraih simpati publik dan media massa," pungkasnya.
(mhd)
