Pengamat: Iuran kader harus jelas
Senin, 03 Juni 2013 - 08:45 WIB
Pengamat: Iuran kader harus jelas
A
A
A
Sindonews.com - Senior Researcher di Founding Fathers House (FFH) Dian Permata tidak mempersoalnkan adanya iuran atau infak kader partai politik (parpol). Kendati demikian, harus ada kejelasannya tentang iuran itu.
"Sepakat. Asalkan dijelaskan {asbabun nuzulnya} itu uang atau sumber uang tersebut. Dan pengelolaanya juga harus transparan," kata Dian yang juga jebolan University Sains Malaysia (USM) kepada Sindonews, Senin (3/6/2013).
Selain itu, kata Dian, parpol seyogianya melaporkan keuangannya itu secara berkala kepada kader agar lebih transparan kepada masyarakat.
"Partai juga harus secara berkala melaporkan pengelolaan uang tersebut kepada kader dan secara terbuka," ujarnya.
Dia menilai, hal tersebut tidak akan membebani kader partai. Pasalnya, itu merupakan hal yang biasa di era demokrasi seperti ini. "Dalam perkembangan demokrasi itu menjadi wajar. Parpol harus mandiri dalam pendanaan," tuturnya.
Sekadar diketahui, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggunakan iuran yang harus dibayar oleh kadernya kalau tidak bayak maka partai itu akan mengenakan sanksi. Tidak hanya PKS, Partai Demokrat juga mengandalkan iuran dari kadernya untuk menjalankan roda partai.
"Sepakat. Asalkan dijelaskan {asbabun nuzulnya} itu uang atau sumber uang tersebut. Dan pengelolaanya juga harus transparan," kata Dian yang juga jebolan University Sains Malaysia (USM) kepada Sindonews, Senin (3/6/2013).
Selain itu, kata Dian, parpol seyogianya melaporkan keuangannya itu secara berkala kepada kader agar lebih transparan kepada masyarakat.
"Partai juga harus secara berkala melaporkan pengelolaan uang tersebut kepada kader dan secara terbuka," ujarnya.
Dia menilai, hal tersebut tidak akan membebani kader partai. Pasalnya, itu merupakan hal yang biasa di era demokrasi seperti ini. "Dalam perkembangan demokrasi itu menjadi wajar. Parpol harus mandiri dalam pendanaan," tuturnya.
Sekadar diketahui, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggunakan iuran yang harus dibayar oleh kadernya kalau tidak bayak maka partai itu akan mengenakan sanksi. Tidak hanya PKS, Partai Demokrat juga mengandalkan iuran dari kadernya untuk menjalankan roda partai.
(mhd)
