Selama 10 tahun terakhir, UN 2013 terburuk
Selama 10 tahun terakhir, UN 2013 terburuk
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi X DPR Dedi S Gumelar alias mengatakan, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 ini paling kacau dari pelaksanaan UN sebelumnya.
"Salama sepuluh tahun ini paling buruk," kata Dedi kepada wartawan, di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2013).
Secara teknis, kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, tentu juga banyak masalah, tak hanya persoalan kualitas kertas, tapi soal UN yang difotokopi juga menjadi masalah tersendiri. "Secara teknis ada persoalan kertas, di fotokopi tidak boleh, tentu itu rawan Bocor," ungkapnya.
Menurutnya, PT Ghalia salah satu perusahaan yang menyebabkan 11 provinsi pelaksanaan UN terlambat, tentu harus disanksi. Selain itu, PT Ghalia tidak perlu dikasih kesempatan untuk mengikuti tender kembali di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) khususnya terkait UN. "Harus, ini mengacaukan pelaksanaan UN, artinya tidak mampu mempertanggungjawabkannya," ujarnya.
Dia menegaskan, Komisi X DPR sudah berencana untuk mengundang Mendikbud M Nuh, pada 26 April mendatang. Namun, sepertinya M Nuh masih berhalangan hadir. "Kita kasih kesempatan sampai selesai UN, sebenarnya ini sudah terlambat," tukasnya.
"Salama sepuluh tahun ini paling buruk," kata Dedi kepada wartawan, di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2013).
Secara teknis, kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, tentu juga banyak masalah, tak hanya persoalan kualitas kertas, tapi soal UN yang difotokopi juga menjadi masalah tersendiri. "Secara teknis ada persoalan kertas, di fotokopi tidak boleh, tentu itu rawan Bocor," ungkapnya.
Menurutnya, PT Ghalia salah satu perusahaan yang menyebabkan 11 provinsi pelaksanaan UN terlambat, tentu harus disanksi. Selain itu, PT Ghalia tidak perlu dikasih kesempatan untuk mengikuti tender kembali di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) khususnya terkait UN. "Harus, ini mengacaukan pelaksanaan UN, artinya tidak mampu mempertanggungjawabkannya," ujarnya.
Dia menegaskan, Komisi X DPR sudah berencana untuk mengundang Mendikbud M Nuh, pada 26 April mendatang. Namun, sepertinya M Nuh masih berhalangan hadir. "Kita kasih kesempatan sampai selesai UN, sebenarnya ini sudah terlambat," tukasnya.
(maf)
Explore More