Tak boleh ada intervensi soal Kapolri baru

Sindonews.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyampaikan, pengganti Kapolri Jenderal Timur Pradopo, harus dilakukan dengan mekanisme yang tepat dan tak boleh ada intervensi dari pihak manapun.

Menurut Wakapolri Komjen Pol Nanan Sukarna mengatakan, dalam penentuan Kapolri baru tidak boleh ada intervensi dan tidak ada kolusi. Sehingga, pemimpinnya betul-betul lebih baik daripada yang sekarang.

"Ya dilihat yang lebih baik siapa, yang lebih pantas, saya berharap lebih terbuka. Apa perlu dilelang? Silakan dilelang, kan zaman lelang sekarang ini. Tapi jangan juga jadi lelang malah tambah mahal," sindirnya kepada wartawan di Gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jalan Tirtayasa Raya, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2013).

Nanan menegaskan, yang dimaksud dengan intervensi itu dari banyak pihak, seperti intervensi media, legislatif, dan eksekutif. "Nah, sangat tergantung pada kepolisiannya. Apakah polisinya independen? Ya harus independen, tapi bukan arogan. Independen itu transparan, terbuka, siap diaudit dan bertanggungjawab," paparnya.

Sehingga, jadi siapapun yang terpilih yang terbaik untuk institusi dan juga tentu untuk media. Nanan menambahkan, pemilihan Kapolri memang hak prerogatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Tetapi tidak ada hak prerogatif berdasarkan kepentingan pribadi, semua untuk institusi. Sehingga, polisinya bagus, kuat, independen, tidak ada beban apapun. Kalau tidak ada beban apapun semua akan enak memimpinnya," tandasnya