Pemerintah dituntut lakukan pemerataan kualitas guru

Sindonews.com - Pemerhati Pendidikan Romo Benny menuturkan bahwa sebelum siswa mengikuti Ujian Nasional ()UN, sudah seharusnya guru-guru dan tenaga pengajar lain pun harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang nantinya akan menjadi parameter standar untuk menentukan kualitas guru. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan antar guru di setiap daerah.

"Kalau nanti mau ada Ujian Nasional, tapi tingkatkan dulu kualitas guru dengan parameter standar yang sama. Sekarang kan ada kesenjangan, pemerataan guru tidak berkualitas itu yang membuat akibatnya ada persoalan diskriminasi," ujar Romo Benny di Kantor Indonesian Corruption Watch (ICW), Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Kamis (18/4/2013).

Lanjut Romo Benny, akhirnya muncul diskriminasi saat siswa-siswa yang berada di kota besar mendapatkan fasilitas akan tetapi siswa-siswa di daerah tidak mendapat hal yang sama.

Romo Benny menuturkan, sesungguhnya UN saat ini adalah bentuk menipulasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan keuntungan besar dari proyek UN.

"Ujian Nasional ini adalah manipulasi, dan sangat Ironi ketika pendidikan di materialkan," ujarnya.

Romo Benny menilai, UN dan jalannya pendidikan saat ini, sangat tidak masuk akal dan sarat akan korupsi. "Seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melihat ini dan segera memecat M Nuh sebagai Mendikbud dan wakilnya, karena telah gagal melaksanakan UN secara serempak," pungkasnya.